BandungKita.id, NGAMPRAH – Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) menggelar aksi unjuk rasa di halaman kantor DPRD Kabupaten Bandung Barat pada Kamis, (13/12/2018). Mereka mempersoalkan proyek Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC) yang tidak terbuka dan cenderung meminimalisir peran pekerja lokal.
Ketua GMBI Distrik KBB, Fauzi mengatakan jika masyarakat hanya sebagai penonton, maka ia tidak setuju adanya proyek tersebut.
“Pembangunan yang bertujuan untuk menopang majunya kabupaten Bandung Barat kami sangat setuju. Cuma, andai kata masyarakat hanya sebagai penonton, kami tidak setuju,” terang Fauzi.
Menurut Fauzi, bukan skill pekerja asing yang dipersoalkan, tapi keterbukaannya mengenai pekerja tersebut.
“Kami tidak mempersoalkan tenaga kerja asing yang memiliki skill, apalagi banyak pekerja pribumi yang tidak memiliki skill tersebut. Namun yang mesti ditekankan adalah persoalan transparansinya,” katanya
Menurut Fauzi, hal yang harus dilengkapi oleh para pekerja asing adalah kelengkapan administrasi. Maka KCIC harus mentaati hal itu. Dia menduga, pekerja di proyek nasional itu, mulai dari tukang las, sampai tukang sapu diisi oleh pekerja asing.
“Bagaimana visanya? visa tenaga kerjakah, visa skill kah, visa khususkah atau visa kunjungan? Itu perlu diungkap,” ungkap Fauzi.
Fauzi juga merasa kecewa karena DPRD yang diharapkan penampung aspirasi, tidak berada di kantor. Dia berjanji akan kembali menggelar unjuk rasa pekan depan, dengan massa yang lebih banyak.
“Hari senin kita tidak akan segan-segan membawa massa lebih banyak untuk menyampaikan aspirasi menyoal Kereta Cepat,” tutupnya.***(BGS/Bandungkita.id)
