BandungKita.id, BANDUNG – Rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sektor pendidikan dinilai salah satu targetnya tidak realistis.
Demikian disampaikan pegiat pendidikan Jawa Barat sekaligus direktur Yayasan Kalyamandira, Ben Satriana dalam jumpa pers di Kaka Cafe, Jalan Tirtayasa 49 Kota Bandung, Senin (24/11/2018).
“Di sektor pendidikan, dalam RPJMD Jawa Barat 2018-2023 yang tidak realistis adalah target pemerintah provinsi Jawa Barat pada tahun 2019 katanya akan meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK ditargetkan 85 %,” kata Ben.
Dinilai tidak realistis, kata Ben, lantaran berdasarkan data sebelumnya menurut Badan Pusat statistika (BPS) tahun 2012 sampai 2017 APK SMA/SMK hanya mencapai 76,48%
“Itu data dari BPS, Artinya selama 5 periode lalu, hanya 2,3% peningkatannya perctahun, ini mau dalam satu tahun dari 76,48% jadi 85% saya kira target itu mengawang-ngawang lah,” ujar Ben.
“Ya realistinya untuk 2019 itu targetnya paling 81 %,” imbuhnya.
Untuk diketahui, APK adalah perhitungan jumlah anak yang sekolah pada jenjang tertentu di kelompok penduduk usia tertentu.
Selain soal apakah ada pula target Pemerintah Provinsi Jawa Barat Dalam RPJMD 2018-2023 yang targetnya dirasa sangat rendah.
“Kalau tadi tentang APK targetnya tidak realistis, yang sekarang targetnya justru sangat rendah yakni tentang SLB di Jawa Barat yang ditargetkan hanya ada 5 selama 5 tahun, SLB yang akan dapat akreditasi A,” kata Ben.
Hal ini dikatakan Ben memberi cerminan, seakan Pemprov Jawa Barat tidak memiliki keberpihakan terhadap pendidikan disabilitas.
BACA JUGA :
“Kalau kita hitung Provinsi Jawa Barat ada 27 Kabupaten/Kota masa target SLB yang akreditasi A cuma 5, sepertinya memang tidak ada keberpihakan bagi pendidikan disabilitas di Jawa Barat” lanjut Ben.
Terkait hal-hal tersebut, Yayasan Kalyanamandira bersama beberapa penggiat pendidikan lainnya telah mengirimkan surat elektronik yang berisi tentang solusi-solusi dan usulan-usulan untuk perbaikan pendidikan di Jawa Barat ke depan.
“Kita sudah kirim email ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pada tanggal 18 November tapi nggak ada jawaban. Padahal kan Bapak Gubernur selalu menyuarakan agar proses pembangunan di Jawa Barat harus partisipatif dan responsif, masa balas Email aja enggak mampu,” pungkas Ben. (TRH/BandungKita)
