BandungKita.id, BANDUNG – Sejumlah aktivis lingkungan menemukan fakta baru tentang adanya kegiatan penambangan panas bumi di kawasan Cagar Alam Kamojang sejak tahun 2016
Hal tersebut menguak temuan bahwa aktifitas penambangan panas bumi ternyata sudah dilakukan sejak dua tahun sebelum SK 25/2018 tentang penurunaan stasus Kamojang dari Cagar Alam (CA) jadi Taman Wisata Alam (TWA) terbit pada 10 Januari 2018 lalu.
Hal itu diungkapkan Ketua Forum Komunikasi Pecinta Alam Kabupaten Bandung, Yudi Nurmanfauzi, usai menggelar jumpa pers, di Kaka Cafe, Jalan Sultan Tirtayasa No. 49, Kota Bandung, Rabu (23/1/2019). FKPA Kabupaten Bandung merupakan anggota aliansi peduli cagara alam (APCA).
Yudi menjelaskan, adanya aktifitas tambang panas bumi tersebut dibenarkan pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Barat, kantor resor Kamojang beberpa waktu lalu.
“Jadi hari kemarin perwakilan dari komunitas kita di panggil ke kantornya untuk audiensi tentang gerakkan penolakan (SK 25/2018) ini. Dan beliau memamparkan bahwa memang penurunan ini untuk melegalkan panas bumi, atau eksplorasi panas bumi di sana. Ketika beraudiensi itu dia mengatakan juga bahwa proses pelaksanaan pengeborannya itu sudah dilakukan 2 tahun lalu,” ungkap Yudi.
Baca juga: Jalan Terjal Menyelamatkan Cagar Alam Kamojang dan Keganjilan Status Taman Wisata Alam
Yudi bersama rekan-rekannya merasa heran, lantaran pengeboran panas bumi sudah dilakukan bahkan sejak status Kamojang masih CA. Saat Yudi menanyakan mengapa hal itu terjadi, BBKSD tak bisa berkomentar.
“Pas ditanya kenapa, ya mereka tidak menjawab,” ungkap Yudi.
Selain absennya BBKSD sebagai perwakilan pememintah yang berwenang mengawasi seluruh aktifitas di Kamojang, Yudi juga menyayangkan sikap BBKSDA yang terkesan malas bersosialisasi. Buktinya, lanjut Yudi, masih banyak masyarakat yang tidak tahu pentingnya CA Kamojang.
“Saat saya tanya ke masyarakat sekitar hutan misalnya, apakah tahu tentang CA mereka jawab tidak tahu, bahkan ditanya siapa yang harus mengelola CA Kamojang, masayarat jawabnya PT Pertmina Geothermal Energi (PGE). Hal ini saking tidk mampunya BBKSDA mengedukasi masyarakat,” ungkap Yudi.
Akhirnya, untuk melakukan edukasi pada masayarat, lanjut Yudi, relawan yang tergabung dalam APCA menggelar berbagai kegiatan, salah satunya di Bekasi yang membahas betapa pentingnya CA Kamojang dirawat untuk masa depan.
“Harusnya ini dilakukan BBKSD kepada masyrakat,” ujarnya
Tak luput dari catatan Yudi, soal sikap BBKSD terkesan enggan bertindak atas adanya tindakan persekusi yang dilakukan oleh oknum masyarakat kepada para aktivis lingkungan.
“Pernah satu waktu, kita memberi tahu, mengedukasi begituh, kepada masyarakat yang masuk CA tanpa surat izin, dan mereka mengancam balik, kita dikata-katain gak baik, sampai diancam pembunuhan, tapi BBKSDA diam saja padahal mereka tahu perseteruan tersebut,” Kata Yudi.
Baca juga: Tolak Perubahan Status Cagar Alam Kamojang, APCA Bakal Gelar Aksi Massa
Tak hanya BBKSDA, ia juga menyesalkan tindakan dari oknum polisi hutan di Kawasan CA Kamojang. Ia menceritakan, satu waktu seorang polisi hutan datang menghampiri Yudi dan rekan-rekannya yang tengah berkumpul disatu lapangan di Kamojang, oknum polisi tersebut meminta agar gerakan penyelamatan Kamojang dihentikan.
“Salah satu bagian dari aksi penyelamatan Kamojang ini, ada kegiatan penyelamatan danau Ciharus yang ada di dalam Kawasan Kamojang, oknum Polhut itu bilang ke kita sambil memperlihatakan peta di HP, ia bilang gak usah lagi teruskan gerakan Save Ciharus, karena statusnya memang sudah turun dari kawasan CA jadi TWA, kata oknum Polhut itu,” papar Yudi.
Peristiwa yang terjadi pada Agustus 2018 tersebut, sempat tak digubris Yudi dan kawannya, lantaran oknum Polhut tersebut tak bisa menunjukan SK penurunan status.
“Sebelum SK utuh ini terbit, pernah ada polisi hutan yang melarang kita melajutkan gerakan, melarang kita merehabilitasi kawasan CA, namun anehnya masyarakat ada yang bilang bahwa oknum polhut tersebt justru sering keluar masuk kawasan CA bahkan naik motor, kan dia sendiri yang sebenarnya merusak” ujarnya.***(TRH/BandungKita)
