BandungKita.id, BANDUNG – Jelang debat sesi dua pasangan Capres-Cawapres pada 17 Februari mendatang, aliansi yang tergabung dalam Gerakan Indonesia Bersih (GIB) dan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), mendesak agar kedua calon Presiden menyodorkan gagasan soal peralihan energi batu bara ke energi bersih terbarukan.
Direktur Eksekutif Walhi Jabar, Dadan Ramdan mengatakan sejauh ini kedua Capres tidak memiliki gagasan terkait beralihnya penggunaan energi nasional, dari batu bara ke energi terbarukan.
Pasalnya, selain menimbulkan polusi udara, pengerukan tambang batu bara juga memiliki dampak sosial yang tak bisa dianggap enteng. Efek yang paling kentara, kata Dadan, yakni dampak negatif di daerah tambang batu bara bagi para petani dan nelayan.
“Setelah kiat pelajari visi-misi keduanya, mereka masih mengandalkan batu bara untuk energi nasional dan tidak ada satu pun yang bicara tentang dampak mengerikan yang dihadapi petani juga nelayan di pesisir, serta warga di daerah tambang,” kata Dadan.
Dampak tambang batu bara, lanjut Dadan, sangat beragam. Mulai dari lubang beracun bekas tambang yang mengancam siapa saja yang berada di sekitar lokasi hingga ancaman hilangnya profesi warga.
“Di Kaltim misalnya, sudah 32 jiwa anak-anak yang meninggal, karena dampak racun dari sumur bekas tambang batu bara, yang ditinggalkan begitu saja,” papar Dadan.
Seiring dengan itu, hukum juga dinilai masih lemah dibawah kendali bisnis tambang. Buktinya, papar Dadan, proses hukum atas kejadian meninggalnya 32 anak tersebut dinilai jalan ditempat. Dampak lainnya, juga di rasakan puluhan ribu warga Indramayu dan Cirebon, mereka terpaksa mencari profesi baru lantaran lahan tempatnya bertani, mencari ikan dan bertambak garam, telah rusak digerus pencemaran tambang batu bara, untuk bahan bakar Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).
Senada dengan Dadan, Kadiv Pengorganisiran dan Kampanye Walhi Jabar, Wahyudin menjabarkan buruh tani di Desa Mekarsari Indramayu dan buruh tambak garam di Desa Kanci Cirebon kehidupannya kian merana. Hal itu terjadi, karena alih fungsi lahan sawah produktif dan tambak garam disulap jadi PLTU.
“Belum lagi lemahnya hukum, menyebabkan warga yang mempertahankan lahan, malah di bui,” kata Wahyudin.
Menurut catatan Walhi, dengan adanya persoalan tersebut, banyak warga yang mulai menggugat adanya aktivitas sejumlah PLTU, seperti PLTU Batang, PLTU Cirebon, PLTU Celukan Bawang (Bali), PLTU Indramayu dan PLTU Pelabuhan Ratu. Karenanya, Walhi beserta aliansi GBI meminta agar dua pasang Capres-Cawapres segera berhentikan penggunaan batu bara.
“Solusinya ya gunakan energi bersih terbarukan, seperti tenaga surya juga energi angin, di Indonesia melimpah kok, itu,” Ujarnya.
Sebagai informasi, Gerakan Bersihkan Indonesia adalah aliansi yang terbentuk pada 8 September 2018, di Medan, Sumatera Utara. Aliansi yang terdiri dari 37 lembaga berbagai sektor tersebut meliputi bidang pendidikan, lingkungan, hukum, sosial, politik, dan lainnya. (Tito Rohmatulloh/BandungKita)
