BandungKita.id, NGAMPRAH – Pemkab Bandung Barat pada tahun ini menggelontorkan dana hibah dengan anggaran cukup fantastis yakni sebesar Rp 141,9 miliar dan bantuan sosial (bansos) sebesar Rp 13,5 miliar. Anggaran hibah tersebut disalurkan untuk berbagai organisasi, masyarakat dan kelompok masyarakat.
Pengamat anggaran dan pemerintahan dari Monitorring Community Jawa Barat, Kandar Karnawan mengatakan dana hibah dan bantuan sosial (bansos) sangat rawan disalahgunakan untuk kepentingan politik menjelang pileg dan pilpres 2019. Ia meminta masyarakat maupun aparat penegak hukum (APH) dapat mengawasi penggunaan dan penyaluran dana hibah dan bansos tersebut.
Kandar mengatakan harus ada kontrol dan pengawasan yang sungguh-sungguh agar dana hibah dan bansos tidak disalahgunakan. Penyalahgunaan itu sama saja mengkhianati rakyat. Terlebih, KPK pun sudah melarang penyaluran dana hibah dan bansos dilakukan menjelang pemilu.
“Kalau tidak ada pengawasan, dana hibah dan bansos sangat rawan disalahgunakan untuk memuaskan libido politik kepala daerah dan kemenangan para calon tertentu. Aparat penegak hukum harus serius mengawasi ini karena dana hibah dan bansos ini adalah uang rakyat yang jumlahnya ratusan miliar,” kata Kandar kepada BandungKita.id, Kamis (21/3/2019).
Kepala daerah di mana pun, kata dia, berpotensi menyalahgunakan kewenangan di bidang anggaran untuk kepentingan politik. Modus yang umumnya digunakan, sambung Kandar, adalah menggunakan anggaran bantuan sosial (bansos) dan hibah untuk menggiring suara bagi calon tertentu.
“Apalagi saya melihat di Bandung Barat ini, ada anak dan adik Bupati yang ikut pileg. Ini harus benar-benar diawasi karena sangat besar potensi konflik kepentingannya,” beber Kandar.
Pria yang akrab disapa Aan ini menambahkan dana hibah dan bansos rawan diselewengkan lantaran pelaksanaannya tidak diatur secara rinci. Kepala daerah, kata dia, tidak saja memiliki diskresi menentukan pihak penerima bansos dan hibah, tapi juga besaran yang diberikan.
Umumnya, besaran dana bansos dan hibah ditentukan tanpa ada perencanaan program yang jelas di APBD. Pelaksanaan dilakukan melalui satuan kerja perangkat dinas (SKPD) dengan melekatkan unsur politis di dalam sosialisasi maupun pelaksanaannya.
Termutakhir, Pemkab Bandung Barat menyalurkan bantuan hibah berupa 1.000 alat mesin pertanian berupa traktor untuk kelompok tani di Bandung Barat. Sebanyak 1.000 traktor jenis Impala dan Capung diserahkan kepada 1.000 kelompok tani di Pemkab Bandung Barat.
Selain alat mesin pertanian, Pemkab Bandung Barat juga menggelontorkan hibah bagi sejumlah organisasi, diantaranya adalah Karang Taruna. Organisasi Karang Taruna Bandung Barat mendapat ‘jatah’ hibah sebesar Rp 800 juta dari APBD KBB 2019.
Namun angka tersebut dibantah Ketua Karang Taruna KBB, Ujang Rohman yang menyebut Karang Taruna KBB hanya memperoleh hibah sebesar Rp 300 juta.
Belakangan, Karang Taruna yang diberi SK oleh Bupati Bandung Barat itu selanjutnya melalui Ketuanya Ujang Rohman, secara terbuka menyatakan dukungan bahkan membentuk tim sukses untuk memenangkan anak dan adik Bupati KBB, Rian Firmansyah dan Usep Sukarna sebagai anggota legislatif.
BACA JUGA :
LIPUTAN KHUSUS (Bagian 2) : Penggiringan Suara Untuk Rian dan Usep, Karang Taruna Serta Dialektika Ala Ujang Rohman
LIPUTAN KHUSUS (Bagian-1): Aliran Hibah dan Bansos KBB, Libido Politik Penguasa Serta Kepentingan Dua Anak Emas
Padahal, sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 77 HUK/2010 tentang pedoman dasar Karang Taruna disebutkan bahwa Organisasi Karang Taruna dan Pengurus Karang Taruna diharuskan netral dan tidak terlibat politik praktis dengan mendukung calon anggota legislatif atau calon tertentu.
Selain itu, Ketua dan Sekretaris Karang Taruna KBB, Ujang Rohman dan Dadan Sadan yang menandatangani surat pembentukan tim pemenangan Rian dan Usep, keduanya berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN).
Dalam berbagai peraturan perundang-undangan, secara tegas ASN dilarang melakukan politik praktis dengan mendukung calon presiden dan wakil presiden, calon kepala daerah serta calon anggota legislatif.
Selain memberikan bantuan hibah untuk kelompok tani dan organisasi pemuda, Pemkab Bandung Barat di bawah komando Bupati Aa Umbara juga berencana akan menghibahkan sebanyak 5.000 ekor domba berserta kandangnya.
Dana yang digelontorkan untuk pengadaan 5.000 ekor domba ini sebesar Rp 7,5 miliar lebih. Belum lagi biaya untuk pembuatan kandangnya. Dana hibah domba dan kandang itu berasal dari APBD KBB.
Meskipun anggarannya sudah disiapkan, anehnya Dinas Peternakan KBB justru mengaku belum siap mendistribusikan hibah domba tersebut. Pasalnya, data calon penerimanya bantuan hibah domba itu pun belum jelas. Tentu saja ini menimbulkan kejanggalan.
Demikian diungkapkan Kepala Bidang Peternakan Dinas Peternakan dan Perikanan KBB, Wisman saat ditemui BandungKita.id di ruang kerjanya, beberapa waktu lalu.
“Dana yang dibutuhkan sebesar Rp 7,5 miliar. Itu untuk domba saja. Lumayan kan? belum dengan biaya pembuatan kandangnya,” ungkap Wisman.
5.000 ekor domba tersebut, kata dia, rencananya akan didistribusikan ke 50 titik penerima di 16 Kecamatan se-Kabupaten Bandung Barat.
“Satu titik 100 ekor domba. Terbagi 90 domba betina dan 10 domba jantan. Satu titik sekitar 10 sampai 20 peternak,” jelas Wisman.
Untuk pembuatan kandangnya, Wisman mengaku belum bisa menjelaskan lebih rinci. Namun, ia mengaku tengah memikirkan konsep saluran pembuangan limbahnya agar tidak mencemari lingkungan.
“Kalau biaya pembuatan kandang di atas Rp 200 juta, kita akan adakan lelang,” ujar dia.
Meski demikian, Wisman mengatakan pihaknya belum dapat menyebutkan data calon penerima hibah domba tersebut. Dinas Peternakan, kata dia, sedang mempersiapkan calon penerima dan lokasi yang akan mendapatkan hibah domba tersebut.
“Sedang disiapkan. Sejauh ini baru persiapan CPCL (Calon Penerima Calon Lokasi). Kita masih harus ngambil data-data dulu warga miskin dari dinas sosial,” ungkap dia.
Program hibah domba tahun ini, kata dia, berbeda dengan tahun kemarin. Diakuinya, program hibah 5.000 ekor domba tahun ini merupakan program bupati langsung. Namun ia membantah program hibah domba itu bermuatan politis.
Wisman mengatakan, 5.000 ekor domba itu akan dihibahkan kepada warga Kabupaten Bandung Barat yang berkategori miskin. Dia mengaku untuk pendataan membutuhkan kerjasama dengan Dinas Sosial.
“Kalo tahun kemarin ada sekitar seribu lima ratusan ekor domba. Tapi ini bukan program gubernur. Itu dari hasil Musrenbang. Kami berharap program ini mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membuka lapangan kerja baru,” kata Wisman.
Kandar juga mengomentari penyaluran bantuan hibah dan bansos yang dilakukan Pemkab Bandung Barat. Ia menyebut tak mengherankan tiga kelompok ini “digarap” secara serius oleh Bupati Aa Umbara. Menurutnya, orang nomor satu di KBB itu sedang berupaya menggenggam tiga kelompok masyarakat tersebut.
Maklum, jumlah petani, pemuda dan peternak di KBB memang cukup besar bahkan merupakan mayoritas dari warga KBB. Sehingga secara politik, kata Kandar, sangat strategis bila tiga kelompok masyarakat KBB ini bisa digenggam.
Dijelaskan Kandar, jika suara dari tiga kelompok masyarakat KBB ini berada di ‘genggaman’ dan di bawah kontrol Bupati Aa Umbara, maka itu menjadi keuntungan besar bagi orang nomor satu di KBB itu.
“Saya memandang selain dapat menggiring secara efektif suara ketiga kelompok masyarakat tadi untuk kepentingan pileg dan pilpres 2019, Aa Umbara juga berencana melakukan investasi politik untuk mempertahankan jabatannya di masa depan. Jadi ini harus diwaspadai masyarakat maupun aparat penegak hukum. Ini sangat rawan disalahgunakan untuk kepentingan politik,” beber Kandar.(M Zezen Zainal M/BandungKita.id)
Editor : M Zezen Zainal M
