BandungKita.id, NGAMPRAH – Calon anggota legislatif (caleg) DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB), Nur Djulaeha terus menyosialisaiskan tugas dan fungsi seorang anggota dewan kepada masyarakat. Sesuai Undang-undang, kata Nur, tugas dan fungsi utama DPRD adalah membuat undang-undang (legislasi), fungsi penganggaran (badgeting) dan fungsi pengawasan.
Namun, caleg Partai Keadilan Sejahtera (PKS) nomor urut 6 dari Dapil 1 KBB (Padalarang, Ngamprah dan Saguling) itu menyebut tiga fungsi utama dewan tersebut masih banyak tidak dilakukan seorang anggota dewan. Menurutnya, banyak anggota dewan yang sudah duduk di legislatif lupa akan fungsi utama mereka tersebut.
“Masyarakat harus diedukasi bahwa fungsi dewan itu bukan hanya untuk gaya-gayaan dan cari jabatan. Kita melihat sendiri banyak sekali anggota dewan yang justru lupa dengan masyarakat setelah mereka jadi anggota dewan,” kata Nur Djulaeha kepada wartawan usai melakukan silaturahmi dengan sejumlah organisasi perempuan di KBB, belum lama ini.
Dari ketiga fungsi dan tugas yang melekat pada seorang anggota DPRD itu, lanjut dia, fungsi pengawasan menjadi salah satu tugas yang sering dilupakan para wakil rakyat. Bahkan, kata dia, tak sedikit wakil rakyat yang enggan turun ke masyarakat atau ke konstituennya.
“Banyak anggota legislatif yang hanya turun waktu mau pencoblosan. Tapi setelah jadi, masyarakat dilupakan. Boro-boro mau manfaat buat masyarakat, datang saja tidak pernah. Ibu-ibu jangan pilih wakil rakyat yang seperti itu,” ujar Nur yang dikenal sering bicara blak-blakan dan tegas ini.
Perempuan yang juga mantan Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemkab Bandung Barat tersebut menambahkan fenomena wakil rakyat seperti itu sudah menjadi rahasia umum di masyarakat. Oleh karena itu, Nur mengaku selalu mengingatkan masyarakat agar tidak tertipu oleh wakil rakyat yang suka membohongi masyarakat.
BACA JUGA :
Dana CSR Bank BJB Diduga Digunakan Kepentingan Politik, Begini Kata Mahasiswa
LIPUTAN KHUSUS (Bagian-1): Aliran Hibah dan Bansos KBB, Libido Politik Penguasa Serta Kepentingan Dua Anak Emas
“Ngapain pilih wakil rakyat tukang bohong. Mau tahu permasalahan rakyat bagaimana kalau tidak pernah turun ke masyarakat. Pilihlah caleg-caleg yang amanah dan yang berbuat untuk masyarakat,” kata Nur Djulaeha seraya disambut teriakan dukungan para pendukungnya.
Sebagai mantan pelaku pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, ia juga turut menyoroti tingginya kasus kekerasa terhadap perempuan dan anak di KBB. Menurut dia, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tiap tahunnya menunjukkan tren meningkat.
“Yang jadi concern saya salah satunya yaitu ingin membela hak-hak perempuan dan anak. Saya sangat prihatin karena saat ini kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ini terus meningkat. Ini akan jadi perhatian saya jika nanti terpilih,” katanya.
Ia mencontohkan berdasarkan data dari Kommas Perlindungan Anak, jumlah kasus kekerasan seksual pada anak saja meningkat signifikan setiap tahunnya. Tahun 2010 misalnya terjadi 2.046 kasus. Angka itu meningkat pada tahun 2011 menjadi 2.467 kasus. Jumlah itu bisa meningkat beberapa kali lipat pada tahun 2019 ini.
DPRD KBB dengan salah satu fungsinya yakni legislasi, kata Nur, harus membuat aturan atau perda yang berpihak kepada perempuan dan anak salah satunya soal pembangunan ketahanan keluarga.
“Ketahanan keluarga ini sangat penting untuk perlindungan perempuan dan anak-anak kita. Saya melihat saat ini perhatian pemerintah belum maksimal karena masih ada ego sektoral. Belum sinergis program-programnya. Harus ada aturan khusus yang mengatur hal ini. Itulah nanti fungsinya dewan,” kata Nur. (M Zezen Zainal M/BandungKita.id)
Comment