Keren! Pemkot Cimahi Raih Penghargaan Sebagai 10 Kota dengan Kinerja Pemerintahan Terbaik di Indonesia

Raih Penghargaan LPPD dari Menteri Dalam Negeri

BandungKita.id, CIMAHI – Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi meraih penghargaan sebagai 10 besar kota di Indonesia yang memiliki kinerja pemerintahan tertinggi 2019. Penghargaan tersebut diraih Kota Cimahi bertepatan dengan peringatan Hari Otonomi Daerah ke XXIII yang digelar di Stadion Diponegoro, Banyuwangi, Kamis (25/04) lalu.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tjahjo Kumolo, kepada Walikota Cimahi, Ajay Muhammad Priatna.

Prestasi itu diraih Kota Cimahi berdasarkan hasil penilaian dan evaluasi yang dilakukan oleh Tim Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Cimahi Tahun 2017.

Berdasarkan hasil penilaian dan evaluasi, tim menyatakan bahwa Pemkot Cimahi dinilai memiliki kinerja tinggi dalam pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tjahjo Kumolo menyerahkan penghargaan kepada Walikota Cimahi Ajay Muhammad Priatna dalam Hari Otonomi Daerah ke XXIII yang digelar di Stadion Diponegoro, Banyuwangi, Kamis (25/04) lalu. (foto:humas pemkot cimahi)

 

Hal itu sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD kepada Pemerintah, LKPJ kepada DPRD dan ILPPD kepada Masyarakat, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman EKPPD, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam sambutannya Mendagri menekankan Peringatan Hari Otonomi Daerah harus dimaknai bahwa pemerintah daerah hadir untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah harus bisa diperankan fungsinya untuk menumbuhkan kemandirian daerah, transparansi serta akuntabilitas.

“otonomi daerah harus memberi manfaat untuk daerah dan tentunya bermanfaat bagi masyarakat. Otonomi daerah juga harus membuat daerah membangun tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan taat hukum, sehingga otonomi daerah benar-benar bisa dirasakan secara maksimal oleh masyarakat,” ujar Tjahjo dalam sambutannya.

BACA JUGA :

Sambangi Korban Longsor di Citeureup, Wali Kota Cimahi Akan Relokasi Rumah Warga dan Periksa Titik Daerah Rawan

 

Lantik Pj Sekda, Wali Kota Cimahi Pastikan Sekda Definitif Siap Bulan Depan

 

 

Selain itu, setiap daerah dituntut harus memiliki inovasi sehingga dapat meningkatkan daya saing sebagai daerah otonom untuk menghadapi persaingan global.

Sebab, dengan meningkatnya perekonomian masyarakat di daerah, kata Tjahjo, tentu akan memberi dampak terhadap pengurangan angka kemiskinan, meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan serta mendorong penciptaan lapangan pekerjaan.

Selain itu, pemerintah daerah juga harus memiliki komitmen dan menjalankan tugasnya untuk menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup, mewujudkan kerukunan antar suku dan agama, serta meminimalisir berbagi pengaruh radikalisme yang datang dari dalam maupun luar daerah yang mengancam keamanan nasional dan regional.

“Apresiasi yang diberikan Kemendagri kepada pemerintah provinsi, kabupaten dan kota yang mempunyai kinerja tinggi, diharapkan menjadikan motivasi bagi peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah,” tambah Mendagri.

Sementara itu, Walikota Cimahi Ir. H. Ajay Muhammad Priatna mengucapkan rasa syukur dan rasa terima kasih kepada masyarakat dikarenakan Kota Cimahi menjadi salah satu kota di Indonesia dengan kinerja pemerintahan terbaik dalam LPPD.

“Penghargaan ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi kami agar ke depan menjalankan pemerintahan yang semakin baik dan betul-betul dapat dirasakan oleh masyarakat Kota Cimahi,” ujar Ajay. (adv/M Zezen Zainal M)

Editor : M Zezen Zainal M

sumber : humas pemkot cimahi