BandungKita.id, BANDUNG – Lembaga Advokasi penyandang disablitas, Bandung Independent Living Center (BILiC) mengkritisi kebijakan Pemerintah Kota Bandung lantaran dinilai belum memenuhi kebutuhan kaum disabilitas.
“Artinya anggarannya dipakai tapi tidak tepat sasaran ini yang kami nilai berpengaruh terhadap kualitas pelayanan terutama kesehatan di kota Bandung pada penyandang disabilitas,” kata Direktur BILiC Yuyun Yuningsih saat dihubungi, Rabu (17/9/2019).
Sebagai informasi, pada tahun 2019 Dinas Kesehatan menggelontorkan anggaran senilai Rp 15 milyar untuk merevitalisasi lima Puskesmas di Kota Bandung.
BACA JUGA:
Setahun Memimpin Kota Bandung, Oded Sampaikan Ini untuk Warga Bandung
Satu Tahun Oded-Yana, Apa Saja yang Sudah Dilakukan untuk Warga Bandung? Ini Reportasenya
Berdasarkan penyelusuran Bilic, alokasi anggaran tersebut dimungkinkan berasal dari Alokasi Anggaran Kegiatan Rehabilitasi Total Fasilitas Kesehatan (AKRTF) pada tahun 2019 dengan jumlah total Rp 28 Miliar.
“Pada tahun 2017, alokasi anggaran untuk pembangunan Puskesmas mencapai Rp 52 miliar yang berasal dari dua sumber, yaitu senilai Rp 43 miliar dari APBD Kota Bandung dan Rp 9 miliar dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Sektor Kesehatan. Pada tahun 2018, total alokasi anggaran untuk Kegiatan Pembangunan Puskesmasnya sedikit menurun menjadi Rp 34 Miliar,” jelas Yuyun.
Menurutnya, pada tahun 2019, alokasi anggaran untuk untuk pembangunan Puskesmas berkurang signifikan menjadi Rp 3 miliar, itupun hanya berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK).
“kami masih menemukan beberapa masalah mendasar terkait aksesibilitas dan pelayanan kesehatan untuk masyarakat dengan berkebutuhan khusus,” tutur Yuyun. (Tito Rohmatulloh/BandungKita)
Editor: Dian Aisyah
Comment