BandungKita.id, CIMAHI – KPK memberikan penghargaan kepada Budi Ali Hidayat selaku penghulu madya dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Tengah, ia menjadi orang pertama di Kota Cimahi dan Jawa Barat yang mendapatkan penghargaan ini. Nama Budi akan dicantumkan dalam buku program Hari Anti-Korupsi Sedunia (Hakordia) yang jatuh pada 9 Desember 2020, namun perayaannya akan dilakukan pada 16 Desember 2020.
“Penghargaan kepada individu untuk pelaporan gratifikasi ini yang pertama diberikan oleh KPK, biasanya kami berikan ke lembaga dengan serangkaian kriteria tapi untuk tahun ini saya dan Direktur Gratifikasi Pak Syarif menemukan laporan yang perlu disampaikan lebih luas ke masyarakat,” kata Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan di gedung KPK Jakarta, Selasa.
“Bahwa Pak Budi ini kami nilai sangat luar biasa. Organisasi tempat beliau bekerja harusnya merasa beruntung dengan keberadaannya, karena kalau pintar itu bisa belajar, tapi jujur itu melekat,” tambah Pahala kemudian.
Semuanya berawal pada tahun 2019, Budi sering bertugas menjadi penghulu akad nikah. Dalam setiap tugas, ia kerap diberikan uang dari masyarakat sebagai tanda terima kasih. Padahal KPK sejak 2013 telah menerbitkan surat edaran yang menyatakan pemberian apapun kepada petugas pencatat nikah yang menikahkan pasangan mempelai di luar gaji adalah gratifikasi.
BACA JUGA :
Yuk! Intip Rumah Mewah Ajay M Priatna, Wali Kota Cimahi Tersangka Korupsi
Kementerian Agama lalu menerbitkan Permenag No. 24/2014 yang menetapkan biaya menikah di KUA adalah gratis dan di luar KUA ada tarif sebesar Rp600 ribu, sedangkan penghulu akan menerima honor dan biaya transportasi dari Kantor.
Budi beberapa kali dapat mengambil sikap untuk menolak gratifikasi dari masyarakat, tapi jika tidak dapat ditolak pada kesempatan pertama, Budi segera melaporkan gratifikasi tersebut kepada KPK melalui aplikasi GOL dalam waktu 30 hari kerja dari tanggal penerimaan.
Total laporan Budi adalah sebanyak 88 laporan terdiri 64 laporan penerimaan dan 24 laporan penolakan dengan total nilai gratifikasi sebesar Rp16.190.000 dan yang ditetapkan menjadi milik negara sebesar Rp13.540.000 sehingga Budi menjadi pelapor dengan frekuensi melaporkan gratifikasi terbanyak sepanjang 2019 -2020.
“Pak Budi konsisten melaporkan sampai 84 ke KPK karena dia percaya itu bukan yang harus saya terima, bukan kita lihat jumlahnya tapi ini individu yang memegang teguh saya dibayar negara untuk melayani masyarakat. Kami sampaikan ke Ditjen Bimas Islam ada pegawainya di Cimahi namanya Pak Budi sangat teguh memegang prinsipnya walau harus melapor berkali-kali,” papar Pahala dikutip dari Antara.
Sementara itu, Budi mengaku tidak menyangka yang dilakukannya ternyata diapresiasi. Ia hanya berpegang teguh kepada aturan pekerjaan. Serta surat edaran KPK tahun 2013 yang menyatakan, pemberian apapun kepada petugas pencatat nikah yang menikahkan pasangan mempelai di luar gaji adalah gratifikasi.
“Saya simpel aja, berpegang teguh pada aturan dan bukan karena ingin diberi penghargaan. Selama bekerja, saya selalu ada ikatan batin dengan guru, orang tua, keluarga, yang kerap mengingatkan dari hal-hal yang bukan haknya. Di situlah sebenarnya pengawasan melekat sebagai pejabat publik,” ucap suami dari Siti Sopiah ini.
Kini alumnus IAIN Sunan Gunung Djati (SGD) Bandung itu semakin termotivasi untuk mengarahkan rekan-rekannya di kantor agar menolak gratifikasi. Dia pun berharap mindset masyarakat tentang penghulu berubah, sehingga tidak menjadikan penghulu berada di dalam posisi dilematis.
“Semoga ini semakin memotivasi saya dan untuk tetap seperti ini, karena rezeki sudah ada yang mengatur. Ke depan, yang menjadi tantangan adalah sosialisasi terkait perubahan paradigma di masyarakat terhadap penghulu yang menjalankan tugasnya,” pungkas Budi.
Editor : Azmy Yanuar Muttaqien