BandungKita.id, PENDIDIKAN – Webinar bertajuk “Menelaah Peta Jalan Pendidikan di Indonesia” digelar pada hari Kamis (7/1/2021) pada pukul 14.00 sampai 15.30 WIB. Acara tersebut diadakan atas kolaborasi Karang Taruna (KT) Institute dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) secara dalam jaringan (daring) melalui aplikasi Zoom Meeting.
Kegiatan tersebut dipandu oleh Direktur KT Institute Kabupaten Bandung Barat (KBB) Ujang Rohman dengan mengundang empat narasumber di antaranya, Ainun Na’im selaku Sekjen Kemendikbud, Syaiful Huda sebagai Ketua Komisi X DPR RI, dan Sekertaris DPP Persaudaraan Dosen Republik Indonesia (PDRI) Yadiman, dan Rektor Universitas Sebelas Maret, Jamal Wiwoho.
Webinar dibuka oleh Ferdiansyah sebagai Sekertaris Komisi X DPR RI yang mewakili Syaiful Huda, ia menjelaskan peta jalan pendidikan nasional 2020-2035 yang dirancang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) hanya sebatas rencana strategis. Kata dia, belum ada yang memenuhi berbagai konteks regulasi. Mulyono
“Artinya, belum memenuhi berbagai substansi filosofis. Belum memenuhi berbagai konteks regulasi, belum memenuhi berbagai prasyarat ketika peta jalan ini dianggap sebagai peta jalan pendidikan nasional,” ungkapnya dalam webinar.
BACA JUGA :
Unpas Gelar Webinar Pemulihan Ekonomi di Era Pandemi, Ajak Milenial Bertani dan Menggarap Lahan
Diskusi Ciptaker Bersama Para Menteri, Ketua BEM UGM Pilih Mundur
Menurut Huda, level peta pendidikan ini masih pada rencana strategis dan tak akan bertahan lama. Peta jalan sebagai rencana strategis hanya akan berjalan selama lima tahun. Artinya, sewaktu-waktu peta jalan pendidikan nasional ini dapat berubah.
“Tentu sejarah yang bicara yang akan menentukan nanti pada lima tahun yang akan datang. Apakah peta jalan pendidikan nasional masih mengalami transformasi atau tidak,” jelasnya.
Apalagi, saat ini peta jalan tersebut masih belum mempunyai naskah akademik. Peta jalan pendidikan ini pun berjalan tanpa adanya pijakan atau ketetapan hukum pasti.
“Sampai hari ini saya masih menagih naskah akademik ini kepada Kemendikbud dan belum sempurnanya menyangkut isu atau konten yang ada di dalam draf peta Jalan pendidikan nasional ini,” pungkasnya.
Hal senada juga diungkapkan oleh Mulyono yang mewakili Sekjen Kemendikbud, Ainun Na’im bahwa menelaah peta jalan pendidikan di Indonesia harus dimulai dari perencanaan pembuatan roadmap pendidikan yang baik dan terstruktur. Tentunya dengan melibatkan tenaga-tenaga professional dari berbagai kalangan.
“Para perencana harus diisi suatu tim multi-disipliner, idealnya adalah ahli-ahli pendidikan dan stakeholders pendidikan (pelaku pendidikan, mulai dari yayasan, guru, komite) serta adanya keterwakilan keragaman pengelolaan pendidikan di Indonesia,” bebernya dalam rilis yang diterima BandungKita.id, Kamis (7/1/2021).
Adapun program prioritas Pemerintah dalam bidang pendidikan, jelas Ainun, antara lain mengenai pembiayaan pendidikan, digitalisasi sekolah, sekolah penggerak dan guru penggerak. Sedangkan di tingkat Perguruan Tinggi (PT) ada peningkatan kualitas kurikulum dan asesmen kompetensi minimum, revitalisasi pendidikan vokasi, dan Program Kampus Merdeka, serta pemajuan budaya dan bahasa.
“Namun pada prakteknya, pendidikan pada semua jenjang, termasuk pada jenjang PAUD dan SD masih lebih menekankan pada aspek pengajaran untuk mencerdaskan intelektual dalam mengasah potensi kognitif, dan sangat kurang memperhatikan pendidikan moral/budi pekerti yang akan berdampak pada karkter maupun akhlak. Bahkan DPR RI minta beberapa program, khususnya di tingkat PT ditinjau ulang,” ungkapnya.
Selanjutnya, Ketua PDRI Yadiman selaku pembicara ketiga memaparkan bahwa peta jalan pendidikan di Indonesia telah ada sejak zaman Tamansiswa, Ki Hajar Dewantara. Maka yang diperlukan saat ini adalah penyesuaian.
BACA JUGA :
Terpaksa Jadi Pemulung, Muhammad Rais Dibantu Kemendikbud dan Pemkot Bandung
Orang Tua Siswa SDN 1 Pangheotan Tuntut Kepala Sekolah Mundur, Begini Tanggapan Disdik KBB
“Saat ini tinggal disesuaikan dengan kondisi zaman dengan menambahkan sisi teknologi dan kolaborasinya, sehingga terwujud roadmap pendidikan Indonesia, baik dalam jangka pendek, jangka menengah maupun dalam jangka panjang,” jelasnya.
Sementara itu, Rektor Universitas Sebelas Maret, Jamal Wiwoho menekankan pentingnya evaluasi pendidikan yang berbeda-beda tergantung instansi yang mengikatnya. Namun, kata dia, tujuan dari evaluasi itu sama, yakni untuk mengetahui hasil pembelajaran dan mengetahui kekurangan dalam pembelajaran yang dilaksanakan.
“Tujuan evaluasi pendidikan ini mengharuskan stakeholders pendidikan dapat berkolaborasi untuk saling mengingatkan, memberikan masukan dan membawa ke arah perubahan yang lebih baik serta dapat meningkatkan dampak sebagai outcome dari proses evaluasi tersebut,” tandasnya.
Terakhir, selaku Ketua Pelaksana Webinar, Itto Turyandi menyampaikan bahwa webinar ini dibuat sebagai wujud perhatian terhadap aspek pendidikan di Indonesia juga tantangan dan prospeknya di tahun 2021.
“Semoga hasil dari Webinar ini bisa menjadi masukan bagi tersusunnya peta jalan pendidikan nasional, dari kami warga negara yang peduli pendidikan di negeri ini,” ujarnya. (Azmy Yanuar Muttaqien/BandungKita.id).
Editor : Azmy Yanuar Muttaqien
