Massa Gabungan Demo Tolak PPKM di Balaikota Bandung, Pedagang: Kontrakan Tetap Harus Bayar

BandungKita.id, Bandung – Masa gabungan mahasiswa, pedagang dan ojek online melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Wali Kota Bandung Jalan Wastukencana Nomor 2, Kecamatan Sumur Bandung, Rabu 21 Juli 2021.

Dalam aksinya mereka meminta pemerintah untuk membatalkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang dianggap telah menyengsarakan rakyat, dan tidak berhasil menekan angka penyebaran Covid-19.

Berdasarkan pantauan dilapangan, massa pertama datang sekitar pukul 12.30 WIB dari arah Jalan Purnawarman. Kemudian disusul oleh kelompok gabungan ojol dari arah Jalan Braga sekitar pukul 12.50 WIB.

Satu persatu dari perwakilan massa sempat berorasi terkait persoalan PPKM yang dianggap tidak pro rakyat. Selain itu, kebijakan ini membuat susah para pedagang dan ojol mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Kami (pedagang) merasa dirugikan dengan adanya kebijakan ini. Kontrakan tetap harus dibayar, tidak ada keringanan di PPKM ini,” ujar Putra (28) pedagang di area Bandung Elektronik Center (BEC).

Baca Juga:

Waduh! Ternyata Selama Dua Tahun DKM Masjid Ash-Shiddiq Tak Pernah Terima Titipan Kurban dari ASN KBB

Catat! Ini Cara mengolah Daging Kurban agar Empuk dan Tidak Bau Amis

Protes PPKM Darurat, Paguyuban PKL Cikapundung Barat Kibarkan Bendera Putih

Putra mengaku, sejak PPKM diberlakukan dirinya kesulitan mencari nafkah. Pasalnya tempat dirinya sehari-hari berjualan, ditutup untuk sementara waktu. Menurutnya, hal tersebut berdampak buruk terhadap roda ekonomi pedagang ditambah tidak ada bantuan dari pemerintah.

“Harusnya ada solusi, ini menyengsarakan rakyat. Tidak mudah nyari uang ditambah lagi dengan penutupan jalan. Susah kemana-mana,” katanya.

Caption: Massa gabungan gelar aksi demo tolak penerapan PPKM. (Foto: Faqih Rohman Syafei/BandungKita.id)

Sementara itu, Galih Azka (30) pengemudi ojol mengatakan, semenjak PPKM pendapatannya berkurang hingga setengahnya. Kini, dalam sehari dirinya hanya mampu mengumpulkan uang puluhan ribu saja setelah seharian beroperasi.

“Ngaruh (PPKM) ke orderan. Sekarang cuma Rp32 ribu sehari biasanya bisa sampai Rp100 ribu lebih. Dibandingkan dengan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), PPKM ini lebih parah,” ucapnya.

Selain berkurangnya pendapatan, adanya penutupan di beberapa ruas jalan di Kota Bandung membuat biaya bensin semakin membengkak.

“Bukan untung, tapi sekarang malah jadi buntung. Dulu sehari bensin cuma Rp20 ribu sekarang bisa sampai Rp35 ribu. Ini karena harus muter-muter nyari jalan,” pungkasnya (Faqih Rohman Syafei/BandungKita.id) ***

Editor: Agus SN

Comment