by

Banyak Kebijakan yang Kurang Tepat, Pemkab Bandung Barat Didemo Warga

-KBB-298 Views

BandungKita.co.id, Bandung Barat – Belasan anggota Forum Peduli Bandung Utara (Forbat) kembali menggelar unjuk rasa di depan Kantor Bupati Bandung Barat. Selasa, (1/3/2022) siang.

Mereka menyampaikan aspirasi melalui orasinya terkait berbagai kebijakan yang diambil Pemda Kabupaten Bandung Barat (KBB).

Para pengunjuk rasa diterima Sekda KBB, Asep Sodikin, Asisten Ekonomi dan Pembangunan KBB, Maman Sulaiman dan Kepala Kesbangpol KBB, Suryaman, didampingi Kasat Intel Polres Cimahi, AKP Asep Doddy H, di lobby lantai 2 Gedung Bupati.

Menurut Ketua Forbat, Suherman, ada beberapa kebijakan Pemkab Bandung Barat yang dipandang kurang tepat. Terutama, kebijakan yang menyangkut masyarakat.

“Kita mengaspirasikan suara masyarakat bahwa banyak kebijakan yang harus disikapi. Terutama, untuk kepentingan masyarakat,” kata Suherman seusai berunjuk rasa.

Adapun isu disuarakan Forbat tersebut yakni tentang Tenaga Kontrak Kerja (TKK) di lingkungan Pemkab Bandung Barat yang sebelumnya sempat viral.

Ia menyebutkan, tak sedikit masyarakat yang bertanya-tanya kebijakan yang berbeda antara Plt Bupati Bandung Barat dengan Tim Anggaran dan Pendapatan Belanja (TAPD) tentang tenaga kerja kontrak (TKK).

Menurutnya, ini tidak bagus dalam pandangan masyarakat.

Hal lainnya, lanjut Suherman, tentang sejumlah kebijakan strategis dari Plt Bupati Bandung Barat, yang kurang pas.

Selain kebijakan TKK, juga adanya pemotongan Tunjangan Kinerja (tukin) dan tentang masalah pembangunan di kawasan utara yang dinilainya amburadul.

Selanjutnya, tentang aset Pemda KBB, yang hingga saat ini masih bermasalah.

Mereka pun menyinggung
rancangan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).

“Kita ingin Plt real melaksanakan RPJMD. Karena ini kan janji politis AKUR yang itu sebagai acuannya dalam RPJMD,” katanya.

Suherman pun menambahkan, pihaknya hanya mengingatkan Plt Bupati Bandung Barat, agar tidak sampai melaksanakan program di KBB yang menyimpang dari RPJMD.

Salah satunya, janji politis AKUR yang akan memberikan anggaran Rp100 juta per- RW.

“Sampai sekarang dikasih engga? Itu kan janji politisnya, sudah dibuktikan belum? Kita mendorong untuk hal itu, untuk perbaikan KBB,” terangnya.

Sementara itu, Sekda KBB mengatakan, pihaknya akan menampung seluruh aspirasi yang disampaikan oleh Forbat.

“Itu hak masyarakat, bagian dari masyarakat yang menyampaikan aspirasinya. Tentunya harus kita tampung. Walaupun ada beberapa hal yang mungkin kewenangan Pak Plt (untuk) menjawab. Saya hanya berusaha sesuai tupoksi saya,” katanya.

Disinggung kebijakan soal TKK yang beberapa waktu lalu menjadi perbincangan berbagai pihak, Asep menyatakan, tidak ada masalah begitu pun SE pembatalan pengurangan honorarium TKK, itu masih dalam koridor aturan.

“Saya sampaikan surat edaran hanya mengantisipasi dari sejak awal. Kemudian dibatalkan, mungkin ada pertimbangan lain,” ujarnya.

Meski demikian, Asep menerangkan, Pemkab BBB bukan berarti diam.

Pihaknya, menurut dia, saat ini tengah mencari solusi lain, sesuai dengan instruksi Plt Bupati Bandung Barat.

“Tapi bukan berarti kita terus diam, kita sedang mencari solusi sesuai dengan intruksi pa Plt Bupati. Kita coba semaksimal mungkin dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang ada,” katanya.

Terkait tudingan dualisme antara Plt Bupati dengan TAPD, Asep menegaskan, pihaknya tidak ada masalah.

“Orang luar bisa saja, tapi saya sendiri komunikasi terus dengan Pak Plt. Yang pasti, saya dan Pak Plt tidak ada masalah, itu masih dalam koridor,” katanya.*