Bandungkita.id, KBB – Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat berupaya untuk mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022. Sejumlah perangkat daerah pun mendukung dengan berbagai upaya salah satunya transparansi dan ketepatan waktu dalam pelaporan administrasi berbagai kegiatan.
Bupati Hengki Kurniawan mengatakan, dukungan dari seluruh perangkat daerah termasuk kecamatan dan desa sangat dibutuhkan untuk kelancaran dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Bahkan Hengki pun meminta doa dan dukungan dari masyarakat KBB agar berbagai upaya yang dilakukan Pemda KBB bisa berbuah manis mempertahankan WTP.
“Mohon dukungan dan doa dari masyarakat KBB,” ajak Hengki.
Baca juga:
Bagian Umum Mulai Data Kendaraan Dinas di Pemda KBB
Jelang Audit BPK, Bagian Umum KBB Data Ulang Kendaraan Dinas
Sementara itu Kepada Desa Gudangkahuripan, Kecamatan Lembang, Agus Karyana mengaku, pihaknya mendukung penuh berbagai upaya yang dilakukan Pemda KBB untuk bisa mempertahankan opini WTP dari BPK. Bahkan Desa Gudangkahuripan terus mensupport berbagai data untuk kebutuhan pemeriksaan oleh BPK salah satunya terkait aset.
“Kita setiap tahun melaporkan ke bagian aset yang ada di desa. Alat-alat yang ada di desa, termasuk harta benda seperti komputer, termasuk kendaraan roda dua dan roda empat kita laporkan. Penghapusan aset kita harus konsultasi dulu agar tidak menyalahi aturan. Aset tanah yang merupakan kas desa harus tertib dan kita juga berkonsultasi dengan bagian hukum, dan juga tokoh-tokoh yang ada di desa terkait asal-usul tanah tersebut,” ujar Agus saat dihubungi Bandungkita.id, Selasa (21/2/2023).
Agus berharap, KBB bisa meraih kembali opini WTP dari BPK dengan transparansi dan akuntablitas yang sudah dilakukan hingga kini. Terlebih, Desa Gudangkahupripan pun diakuinya kerap melakukan keterbukaan berbagai program baik itu terkait dana desa atau pun bantuan dari bupati untuk pembangunan di Gudangkahuripan.
Video Pilihan:
“Yang penting akuntabel. Mulai tahapan proses dari tugas kita di desa ini mulai dari membuat rencana kegiatan, pelaksanakaan kegiatan, dan pelaporan harus sesuai juknis, tidak ada penyimpangan,” cetusnya.
Hal senadapun diungkapkan Camat Cihampelas, Is Supriyadi, yang mengaku telah melakukan keterbukaan berbagai program serta tertib administrasi dalam pelaporan setiap kegiatan. Bahkan Is meyakini jika Pemda KBB akan kembali mempertahankan opini WTP dari BPK dengan berbagai upaya yang telah dilakukan.
“Pengelolaan keuangan harus tertib, taat pada aturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif dan transparan. Insya Allah dengan kepemimpinan kang Hengki Kurniawan, Bandung Barat bisa mempertahankan WTP. Asal semua pemangku kepentingan bisa melaksanakan semua kewajibannya dan mengikuti aturan perundang-undangan,” kata Is saat dihubungi terpisah.
