Bandungkita.id, NASIONAL – Bupati Kabupaten Bandung Dadang Supriatna dan Bupati Bandung Barat Hengky Kurniawan dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh aktivis Pemuda Bandung Raya. Dua kepala daerah tersebut dinilai telah melakukan graktifikasi menerima kendaraan mewah serta sejumlah uang atas proyek revitalisasi pembangunan pasar.
Perwakilan aktivis Pemuda Bandung Raya, Bilal Al Farizi mengatakan, Dadang telah menerima kendaraan jenis Toyota Fortuner warna hitam sebagai bentuk untuk memperlancar proyek revitalisasi pembangunan Pasar Sehat Banjaran. Dadang Supriatna menerima kendaraan tersebut menjelang bulan Ramadan kemarin dari Engkus Kusnadi selaku Direktur Utama PT Bangun Niaga Perkasa.
“Kalau untuk yang DS (Dadang Supriatna), itu dia juga sama Fortuner warna hitam dan stafnya itu ada 8 orang terima masing masih Rp25 juta dengan bahasa untuk munggahan. Jadi kaki-kaki, tangannya ini bekerja semua disana jadi sama Engkus memang sudah familiar. ini BOT-nya berkaitan dengan Soreang dan Banjaran,” kata Bilal di Gedung KPK, Jakarta, Selasa, 23 Mei 2023.
Bahkan diakui Bilal, Dadang Supriatna pun telah menerima sejumlah uang dari Engkus untuk memperlicin proyek tersebut. Jumlah yang diberikan Engkus kepada Dadang Supriatna senilai Rp4,5 miliar.
“Selain sudah menerima Fortuner warna hitam, DS juga terima uang sebesar Rp4.5 miliar. Yang pertama Rp750 juta, kedua Rp750 juta dan terakhir penyelsaian Rp3 miliar,” sambungnya.
Bahkan Engkus pun kembali sudah menyiapkan kendaraan jenis Alphard untuk Dadang Supriatna sebagai pelicin revitalisasi pembangunan pasar Soreang dan Banjaran. Kendaraan tersebut pun saat ini, lanjutnya, masih ditangan Engkus dan siap untuk diserahkan ke Dadang Supriatna.
“Info terbarunya yang satu lagi ini Engkus mau menyerahkan satu unit mobil Alpard warna hitam untuk DS. Tapi belum di serahkan dan masih di tangan Engkus,” sahutnya.
Bilal menuturkan, sosok Engkus ini familiar dengan proyek pasar yang berada di kawasan Bandung Raya. Dulu, Engkus merupakan bagian dari perusahaan PT Bangun Bina Persada (BBP) yang kini mengelola berbagai pasar salah satunya Pasar Panorama Lembang, Kabupaten Bandung Barat.
Namun diakui Bilal, Engkus kini tidak menggunakan bendera PT BBP, melainkan sudah memiliki perusahaan sendiri yang didirikan pada tahun 2022 yaitu PT Bangun Niaga Perkasa.
“Jadi gini, kalau saya bilang sih dia penghianat, bahwa PT BBP itu sama dia disingkirkan. Tapi secara orang awam kan melihatya seperti itu tetap dia sebagai deseson maker dan PT BBP tetap menggunakan dia, karenakan memang dia yang mengawasi semuanya terkait masalah pasar itu,” bebernya.
Bilal membeberkan, PT Bangun Niaga Perkasa didirikan Engkus belum memiliki pengalaman dalam proyek revitalisasi pembangunan dan pengelolaan pasar. Akan tetapi, perusahaan tersebut kini memegang Pasar Banjaran meski tidak memiliki pengalaman di bidang tersebut.
“Kalau yang PT Bangun Niaga Perkasa yang dia bikin yang dibentuk pada tahun 2020 yang dapet pasar banjaran. itu Bangun Niaga Perkasa belum punya pengalaman dalam mengerjakan satu proyekpun dan boleh di cek, dilihat tidak mempunyai pengalaman apapun. Kalau secara personal mungkin Engkus memang main di pasar, tetapi secara administrasi persyaratan tender semuanya disulap sama DS sehingga yang bersangkutan dapat,” jelasnya.
Kasus tersebut pun diakui Bilal akan dilaporkan ke KPK terkait adanya gratifikasi atau suap pemberian kendaraan yang diterima Dadang Supriatna untuk proyek revitalisasi pembangunan Pasar Banjaran. Bahkan Dadang Supriatna pun sudah dilaporkan ke KPK terkait adanya transaksi serah terima sejumlah uang untuk memperlancar proyek tersebut.
“Sudah disampaikan, yang laporan pertama untuk Pasar Banjaran itu ada sekitar dua bulan (Maret 2023). Disitu gratifikasinya dalam bentuk uang kalau untuk Pasar Banjaran, dan ada komitmen-komitmen yang sudah mereka bikin. Untuk laporan keduanya perhari ini yang mobil-mobil,” tegasnya.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Bandung akan merevitalisasi Pasar Rakyat Banjaran melalui kerjasama BGS (Bangun Guna Serah) dengan PT. Bangun Niaga Perkasa. Bupati Bandung Dadang Supriatna mengungkapkan, hal itu dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas pasar tradisional menjadi pasar sehat.
“Pemerintah daerah terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pasar. Insya Allah, dengan revitalisasi ini keberadaan Pasar Sehat Banjaran nantinya bisa dinikmati oleh semua pedagang, menjadi pasar modern dan andalan warga sekitar,” ungkap Bupati Bandung Dadang Supriatna pada kegiatan Penandatanganan Keputusan Bupati tentang Mitra BGS dan Pengarahan Persiapan Investasi Pembangunan Pasar Sehat Banjaran di Ruang Kerjanya, Soreang, Rabu (11/1/2023).
Selain dapat mengurangi beban APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), bupati melanjutkan, kerjasama BGS itu juga diharapkan dapat tercipta pasar rakyat yang lebih representatif.
“Kerjasama ini pula akan terus dilakukan dalam penyediaan infrastruktur dan sarana perdagangan untuk Pasar Sehat Cicalengka, Soreang dan Pasar Sehat Majalaya,” jelas bupati yang akrab disapa Kang DS.
Selain itu, Bupati Kabupaten Bandung Barat Hengki Kurniawan pun turut dilaporkan dalam kasus yang sama. Hengki diduga menerima sejumlah imbalan dari pengelolaan Pasar Panorama Lembang di Kabupaten Bandung Barat yaitu PT Bina Bangun Persada.
“Jadi ini kan dia (Hengki) menerima satu unit. Sebenarnya sih meneruskan apa yang dulu pernah dilakukan sama Aa Umbara (mantan Bupati Bandung Barat),” sahutnya.
Hengki diduga menerima kendaraan jenis Fortuner warna hitam dari pengelola Pasar Panorama Lembang. Bahka selain Hengki, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Bandung Barat (KBB) Ricky Riyadi juga menerima imbalan dari pengelola pasar.
“Jadi Hengki menerima satu unit Fortuner warna hitam, kalau Ricky Expander warna hitam. itu semua kaitannya dengan pasar yang dikelola oleh Engkus di Bandung Barat, dan itu dieksekusi sebelum puasa tahun ini. Kalau saya melihat itu sih maitenance yang dilakukan oleh Engkus,” tegasnya.
Ia menuturkan, sikap pelaporan tersebut merupakan aspirasi dari aktivis Pemuda Bandung Raya dan mendorong KPK melakukan penegakan hukum di Kabupaten Bandung dan Bandung Barat.
“Kami percaya dengan KPK, kami cinta dengan negeri Ini, dan kami yakin KPK akan segera melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap laporan kami,” harapnya.
