Bandungkita.id, NASIONAL – Masyarakat yang tergabung dalam Paguyuban Pejuang Peduli Pembangunan Kabupaten Bandung Barat (P4 KBB) mendesak agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera periksa Bupati Hengky Kurniawan. Hal itu dikarenakan Hengky diduga melakukan penyalahgunaan kewenangan.
Aspirasi itu disampaikan langsung P4 KBB saat melakukan aksi unjuk rada di halaman Gedung Merah Putih KPK, Jakarta pada Rabu, 24 Mei 2023.
Menurut Ketua Umum P4 KBB, Yacob Anwar Lewi, semenjat menjabat sebagai Plt hingga bupati definitif saat ini, Hengky dinilai telah sewenang-wenang menggunakan anggaran untuk kepentingan pribadi. Bahkan Hengky pun diduga melakukan jual beli jabatan saat melakukan rotasi, mutasi dan promosi jabatan di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.
“Aksi unjuk rasa ini dilakukan oleh kurang lebih 250 orang dari berbagai unsur masyarakat kab bandung barat, seperti aktivis mahasiswa, aktivis pejuang pemekaran, pengusaha dan masyarakat umumnya. Tujuannya adalah agar KPK RI segera melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap dugaan KKN dalam rotasi mutasi jabatan di Kabupaten Bandung Barat,” ujar Yacob.
Ia menuturkan, dalam aksi tersebut terdapat empat poin yang disampaikan kepada KPK terkait KKN yang dilakukan Hengky.
Bahkan, lanjutnya, meminta Menkopolhukam Mahfud MD untuk membantu masyarakat KBB atas munculnya kasus kasus tersebut.
“Kami sebagai elemen masyarakat yang pernah berjuang untuk memekarkan kabupaten bandung barat, sangat sedih melihat kabupaten bandung barat saat ini. Tidak terurus secara proporsional dan profesional, yang di akibatkan ketidak mampuan Hengky Kurniawan sebagai kepala daerah” bebernya.
Berikut empat tuntutan P4 KBB kepada KPK agar segera periksa Hengky Kurniawan:
- Dugaan penggunaan anggaran tahun 2022 dalam penyelenggaraan bupati cup menjadi HK Cup ( Hengky Kurniawan CUP ) dengan menelan biaya APBD 1,6 Milyar.
- Adanya dugaan praktek jual beli jabatan sekda dan proses rotasi mutasi pejabat KBB.
- Rekap Visi Misi Bupati yang tidak sesuai dengan RPJMD berjumalah 206 Milyar.
- Dugaan praktek Gratifikasi dan KKN dalam berbagai proyek pembangunan KBB.