Berbeda dengan Kota Bandung, Ini Gaya Smart City Ala Pemda Bandung Barat!

BANDUNG BARAT – Diskominfotik Kabupaten Bandung Barat (KBB) menggelar bimbingan teknis (bimtek) evaluasi masterplan smart city. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mengevaluasi realisasi rencana aksi dan peta jalan yang telah disusun sejak 2023.

Kegiatan yang dilaksanakan pada 17 sampai 18 Oktober 2024 tersebut menghadirkan narasumber yang membahas capaian serta tantangan dalam penerapan smart city di KBB yakni Riyadhusholihah, SE., MM., dan Prof. Dr. Harya Damar Widiputra, S.T., M.Kom., IPM.

BACA JUGA:

Nyanyian Rijal Dorong KPK Lakukan Penyidikan Baru di Kasus Smart City Kota Bandung, Anggota DPRD Jadi Incaran?

Nama-nama Anggota DPRD Ini Disebut Terima Fee Proyek Bandung Smart City.

Ada Permohonan Fee di Kesaksian Khairul Rizal di Kasus Smart City Kota Bandung

Selain itu, Forum Smart City menghadirkan stakeholder terkait mengenai upaya memperkuat implementasi smart city di KBB yakni praktisi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Adi Mulyanto, S.T., M.T. dan serta Plt,Kepala Bappelitbangda KBB Dra. Rina Marlina.

Kepala Diskominfotik KBB, Yoppie Indrawan menjelaskan, kegiatan Bimtek tersebut dilakukan sebagai upaya review dan penyusunan peta jalan serta rencana aksi tahun 2025.

“Penentuan quick win program unggulan di tahun 2025 yang masuk ke dalam 6 dimensi smart city diantaranya smart governance, smart branding, smart economy, smart environment, smart living dan smart society,” katanya.

BACA JUGA:

Yana Mulyana Jadi Saksi Sidang Lanjutan Kasus Suap Proyek Bandung Smart City

Kasus Suap Bandung Smart City, Sejumlah Uang Diduga Mengalir ke Ketua DPRD Teddy Rusmawan

3 Pengusaha Didakwa Lakukan Suap Yana Mulyana Proyek Bandung Smart City

Ia menambahkan, kegiatan tersebut dilakukan untuk mengawal program integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara perencanaan pengembangan smart city di tingkat pusat dan daerah. Selain itu, hal tersebut juga merupakan upaya pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan akselerasi dokumen smart city dan dokumen RPJMD.

“Output tindaklanjut dari kegiatan ini itu sebagai pengumpulan bukti dukung evidence yang harus diupload sebelum tgl 20 oktober 24 dimana seluruh OPD atau yang termasuk ke 6 dimensi tersebut harus mengirimkan bukti dukung sampai batas waktu tadi yang ditentukan,” katanya.

BACA JUGA:

Penyuap Wali Kota Nonaktif Yana Mulyana, Dirut PT. CIFO Divonis 1,5 Penjara

Kab. Bandung Barat Kuatkan 6 Dimensi Smart City untuk Dukung Branding The Beauty of Priangan

Masih kata Yoppie, dalam mengoptimalkan realisasi smart city di Kabupaten Bandung Barat ini kegiatan serupa bakal terus dilakukan untuk mendapatkan hasil yang optimal. Termasuk dukungan dari seluruh stakeholder terkait.

“Bimtek ini pastinya akan berkelanjutan dimana ada evaluasi evaluasi lagi di tahun 2025 dalam menentukan peta jalan serta mereview quick win atau program unggulan di tahun 2025 nanti,” katanya.

“Alhamdulillah kami mendapatkan dukungan dari stakeholder seperti dari Kementerian Kominfo, OPD di lingkungan Pemkab Bandung Barat dan dewan smart city juga komunitas-komunitas yang ada dalam mendukung kegiatan evaluasi masterplan smart city ini,” tandasnya.

Sementara itu, praktisi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Adi Mulyanto, S.T., M.T. mengatakan, dalam realisasi smart city tersebut hal terpenting adalah memilih program yang langsung bermanfaat bagi masyarakat.

“Program yang kita pilih harus fokus pada dampak nyata bagi masyarakat, sehingga manfaatnya langsung dirasakan oleh warga,” katanya.

BACA JUGA:

Ia pun mengingatkan bahwa kolaborasi antar OPD sangat penting untuk menghindari kerja yang terpisah-pisah dan pentingnya penggunaan teknologi yang tepat guna dalam implementasi smart city.

“Kita tidak bisa lagi bekerja secara silo. Setiap OPD harus mulai berpikir secara terintegrasi, sehingga program yang kita jalankan bisa lebih efektif. Sebelum kita berinovasi dengan teknologi baru, ada baiknya kita memaksimalkan aplikasi dan sistem yang sudah ada,” katanya.

VIDEO PILIHAN

Ia menegaskan, dengan memaksimalkan aplikasi dan sistem yang ada dapat meningkatkan efisiensi dan memperkuat koordinasi antara stakeholder terkait.

“Ini bisa menghemat waktu dan sumber daya. Pendekatan ini dinilai mampu meningkatkan efisiensi sekaligus memperkuat koordinasi antar instansi di lingkungan pemerintah daerah,” tandasnya. (*)

Simak berita lainya di GOOGLE NEWS