Bandungkita.id – Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bandung Barat bakal memanggil anggota legislatif yang diduda meminta jatah kepada dinas pada saat rapat evaluasi dan Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) anggara triwulan pertama tahun 2025. Hal itu seiring beredarnya dugaan anggota DPRD KBB yang meminta langsung jatah anggaran melalui berbagai proyek.
Menurut Wakil Ketua Badan Kehormantan DPRD KBB, H. Koswara, pihaknya ingin mengetahui fakta isu adanya minta aksi jatah yang dilakukan anggota legislatif pada saat pertemuan resmi tersebut. Ia mengaku, hal itu sebagai komitmen upaya badan kehormatan untuk mejaga marwah rumah perwakilan rakyat.
ARTIKEL PILIHAN
“Kami akan memanggil pihak-pihak terkait untuk mengklarifikasi atas isu yang telah tersebar di media. Hal ini kami lakukan untuk mengetahui fakta yang sebenarnya,” ujar Koswara kepada Bandungkita.id,
Ia menuturkan, badan kehormatan tidak akan pandang bulu untuk memproses jika aksi minta jatah tersebut terbukti dilakukan anggota legislatif. Terlebih saat ini, KBB tengah mencoba untuk bangkit kembali setelah diterjang badai kasus korupsi dalam beberapa tahun terakhir.
“Kami memiliki kewajiban untuk menjaga integritas lembaga ini. Pendalaman akan dilakukan secara transparan dan sesuai dengan kode etik yang berlaku,” tegasnya.
ARTIKEL PILIHAN
Koswara pun mengapresiasi terhadap pihak yang turut mengawasi kinerja DPRD KBB termasuk media dengan adanya isu minta jatah tersebut. Pasalnya, Badan kehormatan memiliki tanggung jawab besar terhadap masyarakat terutama terkait transparansi seluruh kegiatan yang dilakukan untuk membangun kembali KBB.
Video Pilihan
Sebelumnya, DPRD Kabupaten Bandung Barat dinilai melakukan praktek yang diduga mencederai etika dalam transparansi ketika menggelar rapat anggaran dengan mitra dinas terkait. Agenda rapat tersebut pun beralih yang semula fokus pada evaluasi realisasi anggaran trwiulan pertama 2025 menjadi ruang negoisasi.
Menurut informasi yang dihimpun Bandungkita.id, sebagian pihak dari komisi terkait dikabarkan meminta alokasi tertentu secara langsung tanpa mempertimbangkan situasi anggaran yang masih dalam tahap efisiensi yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto. Permintaan tersebut dilaporkan mencakup sejumlah hal seperti program, dana, dan lainnya, yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan anggaran yang sehat.
Video Pilihan
Berdasarkan sumber yang enggan disebutkan identitasnya, rapat yang dilakukan DPRD dengan dinas terkait tidak melakukan evaluasi kinerja selama triwulan pertama.
“Rapatnya tidak dilakukan, malah langsung nego, minta jatah,” kata narasumber melalui saat dihubungi Bandungkita.id belum lama ini.
Bahkan diakuinya, salah satu pimpinan komisi DPRD KBB langsung meminta ‘jatah’ anggaran yang dinilai memberatkan dinas terkait.
Video Pilihan
“Masuk ruangan langsung nego minta nggak kira-kira, apa mereka tidak tahu semua kegiatan belum ada yang jalan karena kena efesiensi” bebernya.
Ia menuturkan, pemimpin komisi tersebut secara terbuka meminta jatah berupa berdasarkan Pokok Pikiran (Pokir), proyek bahkan uang tunai.
“Kejadiannya sebelum lebaran tahun ini, minta cash, ada juga yang minta proyek dan Pokir, pusing kang” tambahnya seraya memberikan bukti.(Dadang/Roni/Dhomz/Bandungkita.id)
