Bandungkita.id, Ngamprah – Forum Peduli Bandung Utara (FORBAT) menyoroti kurang transparansi dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat serta minimnya kebijakan dari Bupati Ritchie Ismail atau Jeje Govinda dan Wakil Bupati Asep Ismail. Bahkan FORBAT bakal menggelar demo terhadap kepemimpinan baru di Bandung Barat tersebut pada Selasa (6/5/2025).
Menurut Ketua FORBAT, Herman, aksi tersebut bakal dilakukan karena menilai Pemkab Bandung Barat dibawah kepemimpinan pasangan Jeje-Asep tidak melahirkan kebijakan yang berdampak pada masyarakat menjelang 100 hari kerja. Bahkan Pemkab Bandung Barat pun dinilai tidak transparansi yang sesuai dengan visi misi pasangan Jeje-Asep.
VIDEO PILIHAN
“Kami melihat bahwa berbagai keluhan warga tidak mendapat perhatian serius dari pemerintah. Bahkan, pengawasan terhadap kawasan Bandung Utara yang semakin rusak juga minim,” ujar Herman kepada Bandungkita.id, Senin malam (5/5/2025).
Herman menuturkan, berbagai permasalahan masih terjadi di Kabupaten Bandung Barat hingga yang dinilai tanpa adanya sentuhan langsung oleh Jeje-Asep. Salah satunya mengenai masalah lingkungan di kawasan Lembang yang justru harus Gubernur Jabar Dedi Mulyadi turun langsung dan melakukan tindakan tegas.
VIDEO PILIHAN
“Aksi ini dilakukan sebagai respons terhadap sikap pemerintah daerah yang dinilai belum terbuka terhadap informasi yang diperlukan. Karena menurut kami, tersebut sebagai aspirasi masyarakat yang perlu terakomodir,” bebernya.
Herman mengaku, pihaknya bakal menyampaikan 5 tuntutan terhadap Pemkab Bandung Barat terkait aksi tersebut yaitu.
- Kurangnya keterbukaan dan respons pemerintah KBB terhadap aspirasi masyarakat
- Kerusakan lingkungan di Bandung Utara akibat minimnya pengawasan
- Ketidakpastian hukum dalam berbagai isu yang melibatkan pemerintah dan warga
- Minimnya kebijakan atau gebrakan dari Bupati dan Wakil Bupati demi kemajuan daerah, dan
- Berbagai isu sosial yang diabaikan oleh pemerintah daerah.
“Aksi dijadwalkan berlangsung mulai pukul 09.00 WIB, dengan sekitar 50 peserta membawa alat peraga seperti pengeras suara, selebaran, dan spanduk,” tegasnya.
Sementara itu, Pemkab Bandung Barat berencana untuk mengundang perwakilan dari FORBAT untuk melakukan audiensi. Hal itu pun tertuang dalam surat yang dikeluarkan oleh Sekretariat Daerah Pemkab Bandung Barat, untuk mengundang secara resmi maksimal 10 perwakilan FORBAT guna berdialog dan menyampaikan langsung aspirasi.
Pemkab Bandung Barat rencananya akan menerima perwakilan FORBAT di Ruang Rapat Bupati pada Rabu (7/5/2025) pukul 09.00 WIB .
Surat pemberitahuan tersebut ditandatangani secara elektronik oleh Asisten Administrasi Umum, Avira Nur Fashihah, SH, MM, dan turut ditembuskan kepada Bupati Bandung Barat, Wakil Bupati, serta Sekretaris Daerah sebagai pihak terkait.
ARTIKEL PILIHAN
Herman menilai, FORBAT masih mempertimbangkan terkait undangan audensi dari Pemkab Bandung Barat. Pasalnya, keresahan masyarakat saat ini menjadi prioritas FORBAT sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap kinerja Pemkab Bandung Barat.
“Jika dalam audiensi tidak ditemukan langkah konkret, maka kami akan mempertimbangkan melanjutkan rencana aksi yang dijadwalkan sebelumnya pada 6 Mei 2025,” ungkap Herman.(Dhomz/BandungKitaid)
