Cililin, BandungKita.id – Dugaan penyebab kebakaran yang menghanguskan dua ruko di Cililin pada Minggu (16/6/2025) dini hari semakin menguat setelah DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) memberikan kesaksian bahwa korsleting terjadi pada jaringan listrik PLN. Pernyataan ini bertentangan dengan klaim PLN ULP Cililin yang sebelumnya menyebut bahwa kebakaran disebabkan oleh penggunaan kabel listrik warga yang tidak sesuai standar.
Dalam wawancara dengan BandungKita.id, H. Agus Mahdar, anggota DPRD KBB dari Fraksi Golkar sekaligus mantan Kepala Desa Cililin, menegaskan bahwa berdasarkan kesaksian warga dan hasil pengecekan awal, percikan api pertama kali terlihat di tiang listrik depan kantor desa sebelum akhirnya merambat ke ruko-ruko di sekitarnya. “Kami menerima laporan dari warga yang melihat adanya percikan api sebelum kebakaran terjadi. Ini perlu ditindaklanjuti dengan investigasi lebih mendalam,” ujarnya.
Sementara itu, Staf Desa Cililin, Denin menyebut pada Minggu malam (16/6/2025), tiga mobil PLN berplat Jakarta (B) terlihat melakukan pemeriksaan jaringan listrik di tiang tempat kebakaran terjadi. Sekitar 10 orang diduga teknisi tampak mengecek kondisi kabel dan sistem distribusi listrik di lokasi.
TmUntuk diketahu, penyegelan lokasi kebakaran yang sebelumnya hanya ditandai dengan tali kini telah diganti dengan police line, jika tempat telah dipasangi garis Polisi, menandakan adanya investigasi lebih lanjut atas insiden tersebut. Dimana dalam kewenangannya pihak yang tidak berkepentingan dilarang memasuki area atau lokasi kejadian, karena selain berbahaya, dikhawatirkan mengganggu proses pencairan fakta
Langkah ini memunculkan spekulasi baru di kalangan warga terkait sumber pasti kebakaran serta kemungkinan adanya masalah serius pada sistem kelistrikan sebelum kejadian.
Warga terdampak, termasuk Dadang Hamdani, kini tengah mengupayakan laporan ke Yayasan Perlindungan Konsumen, menuntut audit menyeluruh terhadap sistem distribusi listrik di Cililin. “Kami ingin kejelasan. Jika memang ada kelalaian dalam pemeliharaan jaringan, PLN harus bertanggung jawab,” tegasnya.
Selain itu, Dadang juga menyoroti lambatnya pemutusan aliran listrik saat kebakaran terjadi, yang sempat menghambat upaya pemadaman oleh petugas damkar. “Seharusnya ada mekanisme yang lebih cepat untuk memutus arus listrik dalam situasi darurat seperti ini,” tambahnya.
Dengan adanya kesaksian dari DPRD KBB serta pemeriksaan jaringan oleh tim PLN pusat, warga semakin mendesak agar PLN membuka data teknis terkait kondisi jaringan sebelum dan sesudah kebakaran, serta melakukan evaluasi terhadap prosedur penanganan darurat agar kejadian serupa tidak terulang.
(BandungKita.id)
