KABUPATEN BANDUNG BARAT, BANDUNGKITA.ID – Wacana pembangunan Flyover Cimareme kembali mengemuka setelah Ketua DPRD KBB, Muhammad Mahdi, angkat bicara soal anggaran pembebasan lahan yang sempat menghabiskan dana hingga belasan miliar rupiah.
“Harus ditelusuri. Engke (nanti) urang (kita) urun rembukeun sareng (dengan) temen-temen dewan, sareng TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah),” ujarnya, Saptu 21 Juni 2025 melalui pesan Whatsapp. Saat dikonfirmasi, Ia menyiratkan dorongan untuk mengaudit kejelasan aliran dana yang telah digunakan sejak 2011 melalui skema Bantuan Gubernur.
Menurut laporan investigasi Bandungkita.id, dana Rp11 miliar tersebut dikucurkan dalam dua tahap: Rp9 miliar pada 2016 dan Rp2 miliar pada 2018. Namun, hingga kini rincian penggunaan dana itu masih belum transparan. Pejabat Dinas PUPR KBB saat itu (M.Ridwan) menyebut hanya empat bidang lahan yang berhasil dibebaskan, dan bahkan mengaku tidak mengetahui detail pembebasan tahun 2016 karena bukan kewenangannya saat itu.
Ketua DPRD KBB menyambut baik komitmen Gubernur Jabar Dedi Mulyadi yang menyatakan kesiapan Pemprov untuk kembali membangun flyover tersebut. “Mudah-mudahan tiasa dikerjasamakeun deui sareng Pemprov Jabar,” katanya.
Selain menjadi solusi kemacetan kronis di titik-titik padat seperti Simpang Padalarang dan Cimareme, flyover ini juga digadang-gadang akan mendongkrak konektivitas kawasan industri dan pariwisata di Bandung Barat.
Kini, publik menanti aksi nyata. Kolaborasi lintas pemerintahan, transparansi anggaran, serta partisipasi warga dianggap sebagai kunci agar proyek ini tidak kembali sekadar menjadi wacana.(Dhomz/BandungKita.id)
