BandungKita.id, NGAMPRAH – Jumat 28 Desember 2018, Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna dan Wakil Bupati Hengky Kurniawan genap 100 hari menjalankan roda pemerintah daerah Bandung Barat yang sebelumnya dipegang Abubakar-Yayat.
Sepeninggal Abubakar, pasangan Akur (sebutan Aa Umbara – Hengky Kurniawan) memiliki pekerjaan rumah setumpuk. Persoalan aset, singkronisasi antar SKPD, pengangguran, kemiskinan, ketimpangan pembangunan, pelayanan masyarakat, pendidikan, kesehatan, kerusakan lingkungan, kemecetan, optimalisasi anggaran, trasportasi massal, adalah sebagian kecil dari banyaknya masalah yang harus sesegera mungkin dicari jalan keluarnya.
Terlepas dari setumpuk “PR” tersebut, Akur juga dituntut segera menyelesaikan janji-janji kampanyenya. Sebelum terpilih, Aa Umbara dan Hengky Kurniawan menggembar-gemborkan program 100 hari kerja, diantaranya, optimalisasi pelayanan keagamaan, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, anggaran RW, dan pembuatan ruang terbuka hijau.
Dari beberapa bidang program tersebut, Akur mempunyai Program 100 hari kerja unggulan. Aa Umbara mengungkapkan Program 100 hari kerja unggulannya yaitu pengolahan sampah dan penuntasan kemacetan. Sementara Hengki, mempunyai program unggulan menjalin komunikasi antar SKPD dan pelayanan pembuatan KTP-el.
“Ada banyak program 100 hari kita, namun yang jadi unggulan adalah pengolahan sampah dan penuntasan kemacetan,” kata Aa Umbara, saat ditemui BandungKita.id Selasa (18/12/2018).
“Untuk program 100 hari, kita fokus bagaimana menjalin komunikasi antar SKPD dan saya mendapat banyak masukan terkait KTP satu hari selesai. KTP yang rusak, diperbaiki tidak sampai 3 jam sudah selesai,” Jelas Hengky, Selasa (18/12/2018).
Baca juga: Warga Nilai 100 Hari Kerja Bupati Bandung Barat Gagal, Ini Alasannya
Terkait janji 100 hari kerja tersebut, Pengamat Politik dan Pemerintahan Universitas Jenderal Achmad Yani Kota Cimahi, Arlan Sidha menilai pasangan Akur belum optimal menjalankan program kerjanya. Pasalnya, keduanya masih dibelit masalah-masalah internal seperti isu hubungan retak, oknum pejabat korup dan dugaan mencederai pemilu bersih.
Seperti diketahui pola komunikasi Akur dalam menjalankan Pemerintahan Bandung Barat kerap berbeda. Baik Aa umbara atau Hengky Kurniawan, keduanya sering menggunakan komunikasi one man show, sehingga isu hubungan mereka retak mengemuka.
Alih-alih fokus merealisasikan janji kampanye, Pasangan Akur malah pontang-panting menyakinkan masyarakat bahwa 14 kepala SKPD yang diduga terlibat dalam kasus suap Abubakar, bisa bekerja secara optimal.
Baca juga: Buntut Video Viral, Bupati KBB Aa Umbara Dilaporkan ke Bawaslu
Menurut Arlan, kendala internal yang juga membuat program 100 hari kerja Bandung Barat tidak berjalan adalah dugaan kampanye hitam yang dilakukan Aa Umbara.
Dalam satu bulan ini, Aa umbara tercatat dua kali berurusan dengan Bawaslu, yaitu pada 11 Desember 2018 diperiksa Bawaslu karena diduga berkampanye di sebuah acara di Cisarua, dan 26 Desember dilaporkan ke Bawaslu terkait dugaan melakukan penggiringan suara guru honorer untuk memilih anaknya, Rian Firmansyah dan adiknya Usep Sukarna pada pileg 2019 mendatang.
“Saya tidak melihat progres booming di KBB, kecuali sekedar jargonnya. Aa umbara masih sibuk dengan siklus politiknya. Bagaimana bisa merealisasikan program 100 hari,” jelas Arlan.
Arlan juga mengkritisi terkait ungkapan Bupati Bandung Barat Aa Umbara, bahwa tidak optimalnya program 100 hari, karena ia menjalankan pemerintahan transisi sehingga dukungan anggran kurang mencukupi.
“Saya kira alasan pak Bupati tidak sepenuhnya benar. Harusnya ia bisa berkaca kepada kota bandung yang tidak terpaku pada sumber APBD. Harusnya program itu bisa tetap berjalan dengan sokongan anggaran dari pihak ketiga,”pungkasnya.***(RES)
