BandungKita.id, NGAMPRAH – Kabupaten Bandung Barat merupakan salah satu wilayah di Jawa Barat yang rawan bencana. Namun, hal itu tak menjadi jaminan wilayah ini mendapat sokongan dana yang besar dari APBD.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung Barat, tahun ini hanya mendapat alokasi anggaran dari APBD sebesar Rp 3 miliar, itu pun harus dipotong belanja pegawai sebesar Rp 1,4 miliar. Jadi untuk program penanganan bencana hanya sebesar 1,6 miliar.
Hal tersebut diamini oleh Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah KBB, Dicky Maulana. Menurutnya anggaran tahun ini memang sangat minim, sehingga ia mesti berpikir keras untuk membagi pos anggaran.
“Anggaran rutin memang sangat kecil sekali. Sementara itu kalau kita bicara bencana, ada tiga tahapan yang harus dikerjakan yaitu pra bencana, saat bencana dan pasca bencana. Bayangkan bagaimana kita harus menyiasati dengan anggaran sekecil itu, untuk 3 kompenen tadi,” katanya saat ditemui BandungKita.id, Rabu (2/1/2019).
Baca juga: Banyak Bencana Alam, Begini Instruksi Gubernur Ridwan Kamil Terhadap Kepala Daerah di Jawa Barat
Dicky mengakui untuk bencana yang berstatus tanggap darurat, anggarannya berbeda. Pemda telah mengalokasikan dana sebesar Rp 5,5 miliar untuk hal itu. Namun, Dicky mengatakan dana Rp 5,5 miliar tersebut tidak cukup membantu untuk karakteristik bencana di KBB yang cenderung kecil tapi sporadis.
Sehingga, lanjutnya, karakter bencana tersebut tidak bisa digolongkan pada status tanggap darurat yang memungkinkan penyerapan anggaran on call sebesar Rp 5,5 miliar yang telah disiapkan.
“Kalau untuk darurat bencana itu beda lagi, karena harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan Kemendagri. Apalagi karakter bencana di Bandung Barat, sangat kecil dimasukan kepada status tanggap darurat. Di sini (KBB) bencananya kecil namun sporadis,” jelasnya.
Aa Umbara Dinilai Tak Serius Tangani Bencana
Minimnya anggaran harian untuk BPBD dinilai sebagai bukti bahwa Bupati Bandung Barat Aa Umbara tidak serius dalam hal menangani persoalan bencana. Padahal Bandung Barat adalah daerah yang rawan terjadi bencana.
“Aduh kecil banget yah, padahal potensi bancana di Bandung Barat, terutama bencana longsor cukup besar. Ini bukti bahwa Bupati tidak serius dalam menangani bencana,” kata Ketua Geotour Indonesia, Repermadi, Rabu (2/1/2019).
Menurut Repermadi, Bupati KBB mestinya sadar bahwa persoalan bencana di Bandung Barat harus menjadi skala prioritas. Tidak hanya karena potensi longsornya tinggi, KBB juga memiliki potensi bencana yang sewaktu waktu bisa datang, yaitu imbas patahan lembang.
Berdasarkan catatan BPBD bencana yang jadi langganan di wilayah KBB diantaranya, longsor, angin puting beliung, banjir bandang, dan kebakaran. Jumlah korban yang terdampak bencana dari tahun ke tahun terus bertambah. Tercatat pada tahun 2015 korban yang terdampak bencana sebanyak 945 jiwa, tahun 2016 sebanyak 1.619 jiwa, dan tahun 2017 tercatat 2.164 jiwa.
Senada dengan Repermadi, Deputi Walhi Jawa Barat, Dwi Retnastuti mengatakan Pemkab Bandung Barat harus memperbesar anggaran yang di alokasikan untuk lingkungan dan bencana. Pasalnya selama ini beban anggaran pemerintah daerah di Jabar sering habis untuk belanja pegawai, daripada untuk lingkungan dan penanganan bencana.
Menurut Rena, Walhi mendorong kepada setiap Pemerintah daerah di Jawa Barat, termasuk Pemkab Bandung Barat, mengalokasikan minimal 30 persen dari jumlah APBD-nya untuk penanganan bencana.
“Problem di daerah selalu sama, belanja pegawai selalu lebih besar ketimbang alokasi untuk penanganan bencana. Padahal, idealnya 30 persen dari APBD harus dialokasikan khusus untuk bencana,” jelasnya.
Rena mengatakan, alokasi sebesar 30 persen dari APBD untuk penanganan bencana banyak yang tidak diketahui oleh Pemda. Apalagi dareah yang baru memiliki kepala daerah seperti Bandung Barat.
“Untuk hal tersebut, Walhi Jabar selalu membuka diri dan mengajak Pemda untuk berdiskusi guna menangi persoalan lingkungan termasuk masalah penganggaran,” pungkasnya.***(RES/BandungKita.id)
