BandungKita.id, BANDUNG – Sejumlah Mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Mahasiswa Universitas Padjajaran mengecam tindakan rasisme terhadap mahasiswa Papua di Asrama Mahasiswa Papua, Jalan Kalasan, Surabaya dan kota lainnya.
Mereka mengutuk keras tindakan yang dilakukan oleh aparat, ormas dan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab atas persekusi, perlakuan represif dan tindakan rasisme kepada para mahasiswa Papua di lokasi tersebut.
Koalisi Mahasiswa Unpad menuntut pemerintah dan semua aparat penegak hukum untuk menyelesaikan permasalahan, menghukum dan mengadili seberat-beratnya semua pihak yang bertanggung jawab.
Baca juga:
Kapolda Jabar Jamin Keamanan Warga Papua di Jawa Barat
Selain itu, dalam tuntutannya, mereka meminta pemerintah menjamin hak dan kebebasan mahasiswa Papua di seluruh Indonesia. Tanpa stigma oleh kelompok tertentu, serta menghentikan tindakan kekerasan yang berkedok mempertahankan persatuan dan kesatuan.
Terakhir, mengajak elemen-elemen pergerakan mahasiswa di seluruh Indonesia untuk mendirikan crisis center di setiap kampus. Sebagai wadah intelektual dan kritis yang berfungsi menjadi sarana advokasi tahap awal terhadap mahasiswa dan masyarakat yang menjadi korban HAM.
“Kita sudah mulai kajian dan diskusi terkait hal ini, tindak lanjutnya kita kawal setiap laporan terkait diskriminasi dan tindak kekerasan,” ujar Bigwantsa selaku Kepala Divisi Humas Koalisi Mahasiswa Unpad saat dihubungi, Selasa (20/8/2019).
Sementara crisis center, kata Bigwantsa berperan sebagai wadah untuk membantu siapa saja khususnya mahasiswa Papua yang mendapat diskriminasi untuk segera ditangani dengan cepat.
Baca juga:
Protes Tindakan Rasisme di Jawa Timur, Mahasiswa Papua Gelar Aksi di Depan Gedung Sate
“Saat ini kami baru menghimpun beberapa perwakilan mahasiswa dan merencanakan diskusi dengan mahasiswa Papua langsung terkait insiden ini,” jelasnya.
Ditanya soal pernyataan Presiden Jokowi yang meminta masyarakat Papua agar tidak emosi berlebihan dan saling memaafkan, Bigwantsa menilai tanggapan Jokowi hanyalah jawaban diplomatis. Karena tindakan yang dilakukan aparat terhadap masyarakat Papua sudah melanggar HAM.
“Korbannya adalah warga Indonesia yang dia pimpin, seharusnya presiden pun marah ketika rakyatnya diperlakukan tidak manusiawi,” tegasnya.
Kendati demikian ia berharap masyarakat Papua bisa mendapatkan haknya untuk tinggal dengan aman dan sejahtera di negaranya sendiri.***(Dian Aisyah/Bandungkita.id)
Editor : Restu Sauqi
