Bandungkita.id, KBB – Anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat, Wendi Sukmawijaya, meminta untuk bentuk panitia khusus (pansus) guna menelusuri keputusan kerja sama (PKS) antara Pemkab Bandung Barat dan PT. Bangun Bina Persada terkait pengelolaan Pasar Panorama Lembang.
Menurut Wendi, pihaknya meminta tegas PT. Bangun Bina Persada untuk turut menyalamatkan aset Pemkab Bandung Barat yakni Pasar Panorama Lembang. Hal itu seiring dengan adanya putusan penolakan peninjauan kembali (PK) oleh Mahkamah Agung (MA) nomor 871PK/Pdt/2021, yang menyatakan Rudi Alamsyah sebagai ahli waris Adiwarta Kohir memenangkan terhadap tanah seluas 2,337 hektare yang di atasnya berdiri Pasar Panorama Lembang.
“Intinya kami (Fraksi PKB) meminta untuk dibentuk pansus khusus mengevaluasi PKS Pemda dengan PT. Bangun Bina Persada. Karena kan kita tidak tahu dulu perjanjiannya seperti apa,” kata Wendi kepada Bandungkita.id usai rapat kerja pembahasan aset tahan Pasar Panorama Lembang di Novotel Bandung, Senin (16/1/2023).
Politikus dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut mengaku, PKS yang telah dijalin sejak 2016 silam antara Pmeda KBB dengan PT. Bangun Bina Persada patut dipertanyakan. Pasalnya, status lahan tersebut dalam masa sengketa, namun Pemda KBB dengan PT. Bangun Bina Persada berani melakukan kerja sama dengan jangka waktu yang panjang, yakni hingga 2031 mendatang.
“Kalau itu lahan bermasalah, jadi kenapa sampai ada PKS itu. Apakah itu tidak ditelaah terlebih dahulu atau gimana. Makanya untuk lebih jelas segalanya terbuka, maka sangat perlu dibentum pansus khsus mengusut kerja sama tersebut,” tegasnya.
Sebelumnya, Wendi pun melakukan aksi walk out saat rapat kerja Komisi I dan Komisi II DPRD KBB berlangsung bersama Pemda serta PT. Bangun Bina Persada di Novotel Bandung, Senin (16/1/2023).
