Bandungkita.id, KBB – Sengketa Pasar Panorama Lembang, Kabupaten Bandung Barat masuk babak baru setelah keluarnya putusan Mahkamah Agung yang menolak peninjauan kembali (PK) yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. MA pun putuskan ahli waris memenangkan gugatan Pasar Panorama Lembang yang termasuk bagian dari tanah Persil 74, Desa Lembang, Kecamatan Lembang.
Berdasarkan putusan PK MA nomor 871PK/Pdt/2021, Rudi Alamsyah sebagai ahli waris Adiwarta Kohir memenangkan terhadap tanah seluas 2,337 hektare yang di atasnya berdiri Pasar Panorama Lembang.
Baca Juga:
Pembahasan lahan Pasar Panorama Lembang pun dimulai lagi pada awal tahun 2023 ini. DPRD Kabupaten Bandung Barat pun rencananya memanggil Pemda dan pengelola pasar yakni PT. Bangun Bina Persada terkait perkembangan aset lahan tersebut.
“Iya rencana siang rapat. Belum, ini belum berbicara tentang itu (putusan PK MA). Hasil rapat nanti bagaimana dari Bina Persada, dari Pemda,” ujar Sundaya, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bandung Barat, saat dihubungi Bandungkita.id, Senin (16/1/2023).
Sundaya menuturkan, pihaknya akan meminta klarifikasi dari pemda dan PT. Bangun Bina Persada terkait status aset lahan di Pasar Panoama Lembang. Pasalnya berdasarkan putusan PK MA, pemda terancan kehilangan aset lahan tersebut, atau wajib membayar sekitar Rp 116,1 miliar terhadap ahli waris.
“Kita mau mengklarifikasi dulu hari ini,” cetusnya.
Berdasarkan undangan yang diterima Bandungkita.id, Komisi I dan II DPRD Kabupaten Bandung Barat, mengundang Dinas Perindustrian dan Perdagangan KBB, Bagian Aset pada Sekretaris Daerah, Bagian Hukum, Badan Pertahanan Nasional (BPN) KBB, serta PT. Bangun Bina Persada selaku pengelola Pasar Panorama Lembang.
“Hari ini, di Novotel Bandung akan rapat,” tegasnya.
Sementara, salah perusahaan yang menduduki di Persil 74 tersebut yakni Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara (KPSBU) Lembang tidak turut dalam rapat kerja tersebut. Padahal KPSBU berdampingan dengan Pasar Panorama Lembang.
