BandungKita.id, SOREANG – Bupati Bandung, Dadang M Naser mendukung penuh rencana Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil untuk memindahkan pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat di Desa Tegalluar, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung.
Menurut bupati, Tegalluar merupakan salah satu daerah yang cukup strategis untuk dijadikan Ibu Kota Provinsi Jawa Barat. Pasalnya, Tegalluar merupakan daerah yang menjadi Transport Oriented Development (TOD) kereta cepat Bandung-Jakarta.
“Pada intinya saya dukung rencana gubernur,” kata Dadang saat ditanya di Masjid Al Fathu, Soreang, seusai menjalankan Salat Jumat, (30/8/2019).
Dadang mengatakan, rencana pemindahan pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat tersebut bukanlah rencana yang baru. Sebelumnya, Pemprov Jabar juga pernah merencanakan pemindahan pusat pemerintahannya ke wilayah Walini, Kabupaten Bandung Barat.
BACA JUGA:
PKB Dorong Kader NU Maju di Pilbup Bandung Tahun 2020
“Ini kan bukan rencana baru. Dulu sempat juga rencana dipindahkan ke Walini karena disana akan dibangun pool-nya KCIC. Jadi dasarnya Bandung-Jakarta lebih dekat,” katanya.
Dadang sendiri sangat memahami pemikiran Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, terkait rencana pemindahan pusat pemerintahan itu. Sebab, jika rencana pemindahan itu teralisasi, Gedung Sate bisa dijadikan obyek wisata heritage maupun museum sejarah.
Menurut Dadang, Gedung Sate memiliki nilai ekonomis tinggi. Jika dirawat dan sedikit dibenahi mampu mengundang masyarakat yang penasaran dengan Gedung Sate sendiri. Baik penasaran dari segi isi Gedung Sate-nya, hingga penasaran dengan material bangunan Gedung Sate-nya.
“Saya paham betul pemikiran gubernur. Beliau berencana memindahkan agar Gedung Sate bisa digunakan sebagai wisata heritage. Seperti di Thailand. Bangunan kerajaannya dijadikan tempat wisata, sedangkan kerajaan menempati bangunan baru di wilayah lainnya,” kata dia.
BACA JUGA:
Sampel Permen Kedaluwarsa Dicek di Laboratorium Kabupaten Bandung
Kendati demikian, jika rencana pemindahan pusat pemerintahan itu terealisasi akan dipindah ke Tegalluar, maka ia meminta gubernur secepatnya membebaskan lahan minimal 50 hektare. Pasalnya, TOD kereta cepat Bandung-Jakarta sendiri sudah memakan lahan 400 hektare.
“Supaya ada bargaining dengan pertumbuhan KCIC sekarang kalau bisa membebaskan lahan 50 hektare saja,” ucapnya.
Disinggung terkait Tegalluar adalah salah satu wilayah yang masuk dalam Cekungan Bandung dan kerap dilanda banjir, Bupati menyebut nantinya akan ada rekayasa teknis jika rencana pemindahan itu terealisasi. Baik dari perencanaan wilayah maupun perencanaan segi konstruksi bangunannya.
“Kalau perencanaan pemindahan bisa terealisasi, tentu akan ada perencanaan wilayah. Disana bisa dibangun danau retensi. Penanganan Sungai Citarum di optimalkan. Kalau jadi pusat pemerintahan pastinya akan ada pertanggungjawaban wilayah nantinya,” ujar Dadang.(R Wisnu Saputra/Dian Aisyah)
Editor: Dian Aisyah
Comment