BandungKita.id, SOREANG – Bupati Bandung Dadang M. Naser telah melayangkan surat kepada Presiden RI Joko Widodo. Surat terkait Dukungan Aspirasi Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non Kategori (GTKHNK) 35+ dan bernomor 434/2378/BKPSDM itu dikirimkan per tanggal 30 September 2020.
“Kita memang menghendaki, agar pemerintah memberikan perlindungan terhadap para honorer untuk menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil). Tempo hari sudah bagus, pada periode pertama Pak Jokowi, bagaimana tenaga honorer itu tidak harus bersaing dengan lulusan baru,” ungkap Bupati Dadang Naser usai melakukan Shalat Jumat di Halaman Masjid Al Fathu Soreang, Jumat (23/10/2020).
Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2020, menurutnya sudah baik karena testing dilakukan secara terbuka dan objektif melalui sistem Computer Assissted Test (CAT).
BACA JUGA :
Keren.. Bupati Bandung Kirimkan Surat Penolakan RUU Cipta Kerja Kepada DPR RI
Horee! Pegawai Honorer Akan Terima Subsidi Gaji, Begini Penjelasan Menaker
Horee… Pemkot Bandung Cairkan Rp31,5 Miliar Honor Guru Non-PNS
“Namun saat ini PNS banyak yang pensiun, tentu harus ada penggantinya. Setiap bulan, saya menandatangani hampir 300 orang. Sementara kuota dari Kemen PAN-RB (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi) itu hanya 300 an saja,” tutur bupati.
Saat ini pihaknya masih kekurangan 1000 pegawai, untuk mengisi kekosongan di beberapa Perangkat Daerah. Banyak tenaga honor pendidikan maupun teknis, sudah mengabdi bertahun-tahun.
“Nah, saya mendukung aspirasi GTKHNK 35+ ini, yang mengusulkan agar tenaga honor ini diangkat menjadi PNS secara bertahap sesuai peraturan perundang-undangan. Saya minta sistemnya diserahkan ke kita untuk dilihat pengabdian dan profesionalismenya,” ujar Dadang Naser.
Ia menyerahkan pengesahannya kepada KemenPAN RB agar prosesnya se objektif mungkin. “Tapi kita ingin betul-betul prioritas, siapa yang harus didahulukan menjadi PNS secara otomatis dari tenaga-tenaga honorer yang sudah mengabdi di Pemkab Bandung,” lanjut Kang DN panggilan akrabnya.
Hal itu menurutnya, sebagai bentuk apresiasi terhadap pengabdian yang telah dilakukan tenaga honor yang bersangkutan. Kang DN cukup prihatin, manakala ada sarjana baru lulus testing sementara gurunya masih tenaga honor.
“Secara psikologis sedikit banyak akan berpengaruh. Jadi kita memperjuangkan mudah-mudahan pusat memperhatikan kembali para honorer ini. Beri mereka kesempatan tanpa harus berkompetisi secara keilmuan dengan lulusan baru. Yang penting kerjanya bagus, teknik mengajar, metode mendidiknya itu tentu sudah berpengalaman. Begitu pula honorer di instansi lainnya,” pungkas Kang DN. (*)
Editor : Azmy Yanuar Muttaqien
Sumber : Humas Pemkab Bandung
