BandungKita.id, PADALARANG – Menanggapi keberatan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) soal hasil suara pemilu 2019, KPU Kabupaten Bandung Barat (KBB) bakal membuka kotak suara berisi C1 hologram untuk sanding data atau pencocokan hasil suara.
Langkah tersebut ditempuh setelah terbit surat rekomendasi Bawaslu Jawa Barat melalui KPU Jabar agar KPU KBB melaksanakan sanding data. Rencananya, sanding data itu akan dilaksanakan pada sidang pleno rekapitulasi suara tingkat Provinsi Jawa Barat, Minggu (12/5/2019).
Adapun jumlah kotak suara yang akan dibuka untuk dicocokan datanya adalah sebanyak 26 TPS di kecamatan Padalarang dan Ngamprah.
“Pengambilan C1 berhologram itu sebanyak 26 TPS. Di Ngamprah ada 8 TPS di kecamatan padalarang ada 8 TPS. Yang diambil dari kotak itu adalah C1 berhologram. Untuk disandingkan dengan partai yang keberatan yaitu PPP,” ujar Komisioner KPU KBB, Ripqi Ahmad Sulaeman, saat ditemui di Gudang Logistik KPU KBB, Kecamatan Padalarang, Minggu (12/5/2019) dini hari.
Baca juga: Tindaklanjuti Protes PPP Terkait Dugaan Penggelembungan Suara, KPU KBB Kembali Buka Kotak Suara
Ripqi mengatakan pihaknya hanya diberi waktu sampai hari ini, Minggu 12 Mei 2019. Tercantum dalam surat dari KPU Jabar terkait rekomendasi sanding data yang diterima KPU KBB.
“Sanding data ini maksimal tanggal 12 Mei. Tapi kalau untuk pengajuan ke MK, 3 hari setelah penetapan KPU RI yaitu tanggal 22 Mei,” ungkap Ripqi.
Disinggung soal protes PPP yang tidak diterima KPU KBB saat pleno, Ripqi menyebut saat protes dilakukan, PPP belum siap data untuk disandingkan.
“Nah ketika pleno di (tingkat) provinsi pihak PPP mungkin sudah siap dengan data 26 TPS dengan C1nya. Sehingga keberatan PPP diterima. Maka atas intruksi pimpinan siding, kita tindak lanjuti dengan menyandingkan data dengan data dari KPU, C1 berhologram,” ucapnya.
Sementara itu, Sekertaris DPC PPP KBB Muhammad Kartiwa mengatakan keberatan yang diajukan oleh pihaknya berdasar pada temuannya terkait adanya C1 yang suaranya hilang di sejumlah TPS.
“Saya harap malam ini juga dibuka, karena ini rentan masalah data rawan sekali. Inginnya tuntaskan malam ini juga di KPU Jabar,” ujar Kartiwa.
Kartiwa mengatakan, sebelumnya PPP mengajukan surat keberatan kepada KPU KBB, Bawaslu KBB, KPU Jabar dan Bawaslu Jabar. Dari surat keberatan tersebut PPP menuntut agar disandingkan data dengan partai yang terkait selisih suara.
Dari pantauan di lapangan, pengambilan C1 berhologram ini disaksikan oleh beberapa saksi. Di antaranya saksi dari PPP, Gerindra, PDI, PKS, Demokrat dan Partai Berkarya.***(Bagus Fallensky/BandungKita.id)
