BandungKita.id, BANDUNG – Meskipun banyak menuai kritikan, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menegaskan akan tetap melakukan pengawasan terhadap konten Netflix dan Youtube. Ketua KPI, Agung Suprio menuturkan, hal itu disebabkan karena transisi penonton Indonesia beralih dari media konvensional ke media baru seperti Netflix dan Youtube.
“Kalau generasi digital, digital native yang lahir di era baru ini mereka sudah lebih banyak mengonsumsi media baru daripada media konvensional. Ini yang perlu diawasi agar sesuai dengan filosofi atau kepribadian bangsa,” kata Agung dilansir dari CNNIndonesia.com, Kamis (9/8/2019).
Ia meyakini konten-konten media bisa mengubah karakter bangsa. Sehingga pengawasan sangat diperlukan. Selama ini KPI berwenang mengawasi konten televisi sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran.
Agung menyebut penonton media konvensional sudah kian berkurang. “Tentu kami harus (mengatur) gimana konten itu sesuai dengan falsafah atau kepribadian bangsa,” tegasnya.
BACA JUGA:
Wow! Belanja di Fashion Avenue Berkesempatan Dapat Diskon 100 Persen
Dinas ESDM: 0,01 Persen Penduduk Jabar Belum Mendapat Aliran Listrik
Jika dibandingkan, kedua media tersebut sangat berbeda. Tak seperti media konvensional yang telah diatur pembagian waktu dan tayangannya.
“Jadi umpamanya tayangan kekerasan tak boleh tayang pada jam anak. Jelas kan di media konvensional. Kalau di media baru itu tidak berlaku. Itu (bisa diakses) anytime,” jelas Agung.
Sementara itu pengawasan, kata Agung, akan dilakukan KPI mulai dari hulu hingga hilir. Di awal, KPI akan mengatur kembali Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) untuk menjadi acuan pengawasan media baru.
Pengawasan tersebut, lanjutnya, baru bisa dilakukan setelah Undang-Undang Penyiaran baru disahkan. Setelah itu, KPI akan memanggil ahli hukum untuk menafsirkan UU Penyiaran mampu menjangkau Netflix dan YouTube atau tidak. (Dian Aisyah/Bandungkita.id)
Editor: Bandungkita.id
Sumber: CNNIndonesia
