BandungKita.id, NGAMPRAH – Kawasan Walini di Kabupaten Bandung Barat menjadi salah satu lokasi incaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menjadi pusat pemerintahan selain Tegalluar, Kabupaten Bandung dan Segitiga Rebana.
Merespon wacana pemindahan pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat ke Walini, Komisi III DPRD KBB, Phiter Tjuandys mengatakan, proses yang dilakukan kelak jangan seperti proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang korbankan warga KBB, khususnya di Walini.
“Kalau sekarang boleh-boleh saja perencanaan, tapi kajian itu harus dilakukan. Jangan sampai seperti proyek KCIC masuk, akhirnya hak dan kewajiban masyarakat jadi terabaikan. Kami juga tidak mau masyarakat kami dijadikan objek,” ungkap Phiter kepada BandungKita.id, Senin (2/9/2019).
Baca juga:
Pemdes Tegalluar Siapkan 75 Hektare Lahan untuk Pemindahan Pusat Pemerintahan Provinsi Jabar
Phiter menuturkan, pihaknya sangat menyambut baik. Namun, ada kajian yang harus didalami baik oleh Pemprov Jabar maupun DPRD Jabar. Menurutnya, lokasi Walini saat ini masih belum siap untuk menjadi lahan pembangunan. Mengingat, penataan penduduk masih belum teratasi.
“Segala sesuatu dalam perencanaan pembangunan tata kota, perlu kajian. Kajian itu tidak semudah membalik telapak tangan. Kalau walini menjadi salah satu incaran gubernur untuk ibu kota provinsi Jabar kita tidak keberatan. Tetapi kita lihat walini aja itu dengan pembenahan kabupaten bandung barat saja belum teratasi penataannya,” paparnya.
Kajian yang harus dilakukan kata Pither, harus menyorot seluruh aspek. Tidak hanya ekonomi, akses jalan juga harus menjadi perhitungan Pemerintah Provinsi Jabar.
“Kajiannya semua harus disoroti. Aksesnya, dan segala macem kan mau jadi Pusat Pemerintahan. Dari semua segi harus dikaji. Perkembangan, keramaian, akses jalannya, ekonomi semua harus diperhatikan,” tuturnya.
Baca juga:
Penggusuran Lahan Proyek Kereta Cepat Ternyata Dilakukan Tanpa Proses Peradilan
Menurut Phiter, di Walini tidak ada lahan aset Pemerintah. Dia khawatir, jika memaksakan melakukan pembangunan di wilayah tersebut, akan menuai konflik pembebasan lahan.
“Yang menjadi perencanaan ini lokasi mana yang tepat untuk dibebaskan karena di situ banyak penduduk. Saya yakin di Walini tidak ada tanah aset pemerintah. Itu masih pemukiman masyarakat. Tentunya itu butuh kajian. Masyarakat mau dikemanakan?” ujar Pither.
Pither menuturkan, kajian yang dilakukan harus mendalam. Berkaca pada proyek KCIC di Walini, dalam proses pembebasan lahan warga jangan sampai tidak dilibatkan.
“Sebagai dampak dari pada Walini Bandung Barat menjadi pusat salah satu incar untuk ibu kota ya kami masyarakat KBB ikut senang. Tapi pembenahan kajian dulu pembenahan penataan dengan baik. Jangan seperti KCIC. Akhirnya pembebasan lahan tidak sesuai dengan keinginan masyarakat,” tutupnya.***(Bagus Fallensky/BandungKita.id)
Editor: Restu Sauqi
