Menolak Amnesia Publik: Kosmetik Politik “Jaleuleu” dan Anatomi Bersolek Bupati DS di Tengah Impitan Masalah
SOREANG, BANDUNGKITA.ID – Manuver teatrikal Pemkab Bandung di Oxbow Margaasih hari ini seolah sengaja memanfaatkan amnesia kolektif masyarakat. Dibaca dari aspek regulasi, sosiologis, hingga linimasa kebijakan, kebiasaan memamerkan inovasi teknologi sampah “langit ketujuh” berskala monster sejatinya merupakan sebuah “aksi genit” politik yang polanya sangat terbaca.
Dibulan April 2026, Sentilan terbuka Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi yang secara eksplisit menyebut masa jabatan dua periode Bupati Bandung, Dadang Supriatna (DS), sejatinya adalah sebuah konfirmasi telanjang: Pemprov Jabar lelah melihat kepala daerah yang lebih sibuk bersolek mencari panggung ketimbang mengeksekusi rencana makro yang sudah dikunci negara.
Jejak digital tidak bisa berdusta. Berdasarkan arsip dokumentasi resmi Pemkab Bandung yang terekam dalam berbagai media, Bupati DS sebelumnya pernah dengan sangat percaya diri meluncurkan proyek mercusuar bertajuk “Bandung Bedas Green Techno“, atau yang lebih dikenal luas di telinga publik sebagai Mesin “Jaleuleu” Bedas.
Klaim yang dilempar kala itu menembus batas nalar sains pengolahan limbah termal, di mana teknologi Jaleuleu sesumbar tidak hanya melenyapkan sampah, tetapi juga mampu menghasilkan oksigen.
Analis kebijakan publik, Bilal Alfariz, menilai hilangnya Mesin Jaleuleu dari peredaran hari ini tanpa pernah ada laporan transparansi volume sampah yang berhasil diolah bukanlah sebuah kebetulan birokrasi, melainkan sebuah desain kosmetik politik.
“Jika kita bedah menggunakan Hermeneutic of Suspicion, Mesin Jaleuleu pada masanya, dan PSEL Margaasih bersama vendor China hari ini, memiliki kesamaan genetika. Ini adalah cara khas Bupati DS ‘bersolek’ secara politik setiap kali dirinya terimpit oleh persoalan hukum atau kegagalan performa tata kelola pemerintahan yang sedang dia hadapi,” cetus Bilal Alfariz yang juga pernah membongkar kasus pasar Banjaran itu.
Menurut analisis Bilal, setiap kali isu miring, tuntutan transparansi, atau persoalan hukum menghantam pendopo, Pemkab Bandung selalu memiliki mekanisme pertahanan diri (defensive mechanism) yang seragam: meluncurkan proyek bombastis berskala internasional untuk mengalihkan pandangan publik (reset narasi). Sayangnya, aksi bersolek ini dinilai hanya menghasilkan kehampaan aksi di lapangan.
[ ANATOMI LOOPING KEBIJAKAN SAMPAH DS ]
Impitan Masalah/Hukum ──> Aksi Genit & Bersolek (Proyek Baru/Investor Asing) ──> Kehampaan Aksi ──> Beban APBD ──> Iklim Investasi Hancur
Dampak dari “genitnya” gaya kepemimpinan yang gemar gonta-ganti proyek demi kosmetik politik ini sangat fatal bagi daerah:
1.Menjadi Beban Menahun APBD: Proyek-proyek parsial yang dipaksakan berjalan tanpa Detail Engineering Design (DED) yang matang ujung-ujungnya selalu menyedot energi fiskal daerah.
2.APBD Kabupaten Bandung dipaksa menanggung biaya operasional, pemeliharaan, atau komitmen tipping fee tersembunyi dari infrastruktur yang sebenarnya tidak fungsional secara regional.
3.Menghancurkan Iklim Investasi: Rantai investor dibuat kapok. Para pelaku investasi profesional dan lembaga pembiayaan global enggan masuk ke Kabupaten Bandung karena melihat tidak adanya kepastian hukum jangka panjang. Investor menyadari bahwa komitmen bisnis di wilayah ini sangat rapuh, musiman, dan mudah berganti haluan begitu kepentingan kosmetik politik sang kepala daerah bergeser ke isu baru. Contoh Kasus PT.BDS.
VIDEO TERKAIT
Kritik tajam Gubernur Jabar yang terekam dalam konten lembur pakuan dibulan april 2026, KDM meminta para bupati dua periode untuk “tidak usah capek-capek” melainkan fokus menyelesaikan masalah nyata, menemukan kebenaran historisnya pada rongsokan Mesin Jaleuleu. PSEL Margaasih kini berada di bawah bayang-bayang kelam yang sama: sebuah panggung teatrikal baru yang megah di atas kertas, namun berisiko menyandera masa depan lingkungan hidup dan finansial warga Kabupaten Bandung dalam kehampaan yang mahal. (Dhomz/BangKit)
Comment