BANJARBARU, BANDUNGKITA.ID — Realitas politik keterwakilan perempuan di Indonesia kerap kali terjebak dalam pusaran pemenuhan kuota formalitas atau sekadar mesin pendulang suara (voter getter). Narasi usang ini coba digugat oleh Perempuan Bangsa Kalimantan Selatan organisasi sayap perempuan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melalui momentum Musyawarah Wilayah (Muswil) yang digelar di Banjarbaru, Rabu (8/7/2026).
Di tengah sorotan publik terhadap efektivitas sayap partai, Muswil ini diklaim bukan sekadar ritual pergantian elite struktural, melainkan ruang koreksi untuk menata ulang organisasi hingga ke level akar rumput (daerah).
Wakil Ketua Umum DPP Perempuan Bangsa, Hindun Anisah, menegaskan bahwa posisi tawar perempuan dalam lanskap politik hari ini harus diredefinisi secara radikal.
“Perempuan Bangsa ini organisasi yang benar-benar bekerja, bukan sekadar pelengkap atau pemanis. Kami ingin meningkatkan kapasitas perempuan di bidang politik dan menghadirkan perempuan untuk merespons berbagai isu sosial yang sangat dekat dengan kehidupan perempuan,” ujar Hindun dalam pidatonya yang sarat otokritik.
Di Balik Jargon ‘Bukan Pemanis’
Pernyataan keras Hindun
setidaknya mengonfirmasi satu hal: adanya kesadaran kolektif bahwa selama ini peran perempuan di internal partai politik masih sering dikesampingkan ke wilayah domestik-seremonial.
Melalui Muswil ini, Perempuan Bangsa Kalsel memikul beban pembuktian. Penataan struktur yang solid tidak boleh hanya berhenti di atas kertas (SK Kepengurusan), melainkan harus menjawab tantangan riil:
Literasi Politik Akar Rumput: Mampukah kepengurusan baru memutus dominasi patriarki politik di tingkat lokal?
Bagaimana struktur baru ini merespons isu-isu krusial seperti kekerasan terhadap perempuan, ketimpangan ekonomi, dan kesehatan reproduksi di Kalsel?
Secara organisatoris, Muswil ini diagendakan untuk memilih, menetapkan kepengurusan tingkat wilayah, sekaligus memetakan klasterisasi isu sosial yang akan menjadi program kerja strategis ke depan.
Keinginan Perempuan Bangsa untuk bertransformasi menjadi wadah yang tak sekadar ramah pemilu patut diapresiasi. Namun, publik tentu akan membaca ini secara kritis. Penataan struktur yang kuat dan terorganisasi harus berbanding lurus dengan produk kebijakan politik yang mereka lahirkan.
Jika struktur baru yang terbentuk pasca-Muswil ini gagal melahirkan kader perempuan yang vokal dan progresif di parlemen daerah, maka komitmen untuk “bukan sekadar pelengkap” akan kembali dipertanyakan sebagai komoditas retorika politik belaka. (BK/Red)
Bagaimana, apakah komposisi angle kritis dan penataan struktur redaksinya sudah sesuai dengan kebutuhan meja redaksi hari ini?(Red/BangKit)
Comment