BandungKita.id, BANDUNG – Diraihnya penghargaan Kota Bandung sebagai Kota Peduli HAM, masih menyisakan sejumlah catatan, salah satunya pemenuhan hak tempat tinggal yang layak. Demikian disampaikan salah satu aktivis dari organisasi pemerhati HAM, Amnesty International Indonesia, Raafi Ardikoesoema.
Menurut Rafi, penyerahan penghargaan tersebut merupakan hak institusi pemerintah. Namun demikian, tidak bisa diartikan bahwa Pemerintah Kota Bandung telah maksimal dalam memenuhi hak hidup masyarakatnya.
“Pemberian penghargaan seperti itu kan hak negara, tapi belum tentu juga Kota Bandung sudah optimal dalam memenuhi hak warganya, salah satunya hak hidup layak, apalagi di kota Bandung kan banyak kejadian soal lahan, status hukumnya masih dalam proses dipengadilan perdata, tapi tiba-tiba sudah digusur ini kan problem, salah satunya di Tamansari,” jelasnya saat di hubungi BandungKita.id, Rabu (12/12/2018)
Selain tempat tinggal layak, Rafi juga mengingatkan di Kota Bandung masih ada warga yang hak menganut kepercayaan tertentu yang belum bisa terpenuhi
“Bagi warga minoritas, penganut Sunda Wiwitan yang ada di kota Bandung misalnya, sudah sejauh mana haknya diakomodir, kan kita belum tahu, jadi soal HAM saya kira ya tentang tindakan bukan hanya penghargaan,” tambahnya
Rafi menegaskan bahwa, penghargaan tersebut menampakan kondisi yang seolah baik-baik saja kepada publik, padahal jika dilihat lebih dalam, masih ada hal-hal yang belum terselesaikan
“Komponen HAM itu kan banyak, ada hak pendidikan, hak hidup layak, hak ekonomi, hak sosial budaya, hak menganut kepercayaan, dan lainnya, mungkin sebagian di Kota Bandung sudah terpenuhi, tapi jangan dilupakan ada sebagian lagi yang belum optimal,” jelasnya
Seperti diketahui, Kementerian Hukum dan HAM memberikan penghargaan bagi kota Bandung sebagai Kota peduli HAM, pada Selasa (11/12/2018), di kantor Kementerian Hukum dan HAM Jalan Rasuna Said Jakarta Selatan.
Pada kesempatan tersebut, Wakil Walikota Bandung Yana Mulyana mengatakan, Pemkot Bandung siap mengoptimalkan segala bentuk pelayanan kepada masyarakat.
“Kepada seluruh perangkat daerah di Kota Bandung, yang telah berkontribusi, seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Disnaker dan lainnya supaya terus meningkatkan pelayanan publik terutama yang berkaitan dengan pemenuhan hak hak dasar masyarakat,” katanya.***(TRH/BandungKita.id)
Comment