Bagaimana dengan Poros Golkar, PKS dan PDIP?
BandungKita.id, KAB BANDUNG – Belum lama ini Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bandung mengabulkan seluruh permohonan pemohon (pasangan calon bupati-wakil bupati independen Lili Muslihat-Wida Hendrawati ). Putusan tersebut dilaksanakan dan dibacakan putusannya di Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bandung, Soreang, Sabtu 14 Maret 2020.
KPU Kabupaten Bandung sebelumnya menyatakan pasangan calon Lili Muslihat-Wida Hendrawati tidak memenuhi syarat melalui berita acara BA.1-KWK tentang hasil pemenuhan jumlah dukungan dan sebaran dukungan.
Hasil sidang yang dipimpin Ketua Majelis Sidang Bawaslu Januar Solehuddin didampingi anggota majelis, yakni Komarudin, Ari Hariyanto, Hedi Ardia dan Kahpiana itu ramai dibicarakan beberapa elit partai dan aktivis di Kabupaten Bandung.
Putusan tersebut memancing beragam komentar di dunia maya, salah satunya yang menarik dari Aktivis di masa Obar sobarna yang tekenal vokal, Yopi Ahmad. Yopi menyebut,”Demokrasi dalam penyelengaraan pemilihan umum itu esensinya adalah pemutusan dan atau penghentian kekuasaan rezim berkuasa untuk digantikan oleh kekuasaan rezim baru”.
BACA JUGA :
Sahrul Gunawan Pastikan Diri Maju di Pilkada 2020 Kabupaten Bandung
PDIP Bertekad Runtuhkan Politik Dinasti di Kabupaten Bandung pada Pilkada 2020
Yopi menulis ini dalam sebuah kolom komentar dari status yang menyoal Bawaslu Kabupaten Bandung tengah memerintahkan Kepada KPU Kabupaten Bandung untuk menerbitkan berita acara yang benar terkait pasangan calon independen Lili Muslihat-Wida Hendrawati.
“Perlu pemahaman lebih tajam dan mendalam, analogi demokrasi dalam pemilu terkadang sulit didapatkan oleh karena adanya dorongan euforia dinamika dan politisasi dari nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Demokrasi menceritakan tentang kebebasan, persamaan dan kesetaraan tetapi orientasi dari tata nilai itu harus pula diketahui maksud dan tujuan itu untuk apa?” tulisnya
Yopi juga menekankan, jika hanya menjadi komprador dan menjadi bagian kekuasaan saat ini percuma. “Kalau hanya sekedar tampil dan tidak untuk memutus mata rantai keberlanjutan kekuasaan suatu rezim berkuasa yang secara terus menerus, sama juga dengan komprador politik yang anti dengan semangat pembaharuan dan perubahan,” tegasnya
Lalu bagaimana dengan tiga poros kekuatan, poros Golkar, PDIP dan PKS?(Dona Hermawan. BandungKita.id)
Editor : Dhomz
