Ridwan Kamil Sebut Pemekaran di Jabar Mendesak

JabarKita25024 Views

Bandungkita.id, JABARKITA – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (Emil) kebetuhan pemekaran sangat mendesak dibandingkan provinsi lain. Karena dengan jumlah penduduk yang hampir 50 juta jiwa Jabar saat ini baru memiliki 27 kabupaten dan kota.

Menurut Emil, jumlah kabupaten dan kota di Jabar dibilang masih kurang ideal dibandingkan dengan provinsi lainnya di pulau Jawa. Seperti halnya Jawa Tengah yang memiliki jumlah penduduknya 36,52 juta jiwa, namun total kabupaten dan kotanya ada 35. Selain itu, Provinsi Jatim dengan jumlah penduduk 41,15 juta jiwa, kabupaten dan kotanya ada 38.

Jabar pun sendiri pernah mendapatkan pemekaran dari pemerintah pusat. Yaitu Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Pangandaran. Berjalannya waktu, Pemprov Jabar dan DPRD Jabar kembali mengusulkan sembilan nama Calon Daerah Persiapan Otonom Baru (CDPOB).

Sembilan CDPOB yang diusulkan pada pemerintah pusat ini yaitu: Tasikmalaya Selatan, Cianjur Selatan, Garut Utara, Kabupaten Sukabumi Utara, Garut Selatan, Bogor Barat, Kabupaten Bogor Timur,Kabupaten Indramayu Barat dan teranyar adalah Kabupaten Subang Utara.

“Jadi mudah-mudahan di pemerintah pusat apakah masih era Presiden Jokowi atau di pemerintahan yang baru, keadilan pemekaran wilayah yang masih dalam bentuk moratorium bisa dicabut dan kita bisa merasakan kesejahteraan jawa barat yang meningkat,” ujar Emil.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jabar, Achmad Ru’yat menuturkan, dengan jumlah penduduk yang tergolong tinggi, Jabar sudah seharusnya mendapatkan tambahan pemekaran daerah. Karena, jika dibandingkan dengan provinsi lain di pulau Jawa, Jabar terhitung masih sedikit kabupaten dan kotanya.

“Jawa barat dengan penduduk hampir 50 juta jumlah kabupaten kota hanya 27, sementara Jateng 35 kabupaten/kota dan Jatim 38. Sehingga kami mendesak pemerintah pusat untuk mencabut moratorium,” ungkapnya.

Achmad menegaskan, pemerintah pusat harus memberikan kesempatan pada Pemprov Jabar untuk memekarkan sembilan daerah otonom baru. Hal ini dilakukan juga untuk mengantisipasi ketimpangan.

“Karena di Jabar jumlah desa hanya 5.312 desa, sementara di Jateng dan Jatim di atas 8.000 desa, jadi kalau kemarin dibahas anggaran dana desa 2 miliar, Jabar mengalami ketimpangan bantuan anggaran dana desa dari APBN,” sahutnya.

Comment