Ada Pesan Yenny Wahid Hingga Renie Rahayu tentang Arah Politik Negara
Pengamat: “Pidato kenegaraan Presiden wajib hukumnya disaksikan para pejabat negara di daerah, tidak terkecuali Bupati. Sesibuk apa pun..!”
BANDUNG BARAT, BANDUNGKITA.ID — Ketidakhadiran Bupati Bandung Barat dalam agenda menyaksikan Pidato Kenegaraan Presiden RI pada Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Bandung Barat menyita perhatian publik. Langkah pejabat nomor satu di KBB yang memilih absen dalam momentum tahunan vital tersebut memicu gelombang kritik Netizen dari kalangan pengamat.
Momentum Pidato Kenegaraan menjelang HUT Kemerdekaan RI ke-81 ini sebetulnya menjadi perhatian luas berbagai tokoh nasional maupun pimpinan daerah karena sarat akan arah kebijakan pembangunan dan kesejahteraan rakyat.
Bandungkita.id secara terpisah berhasil mengutip pandangan khusus dua tokoh srikandi tentang pentingnya Pidato kenegaraan
Yenny Wahid: Kemajuan Negara Harus Bermuara pada Kesejahteraan Rakyat
Tokoh nasional Yenny Wahid, yang hadir langsung dalam Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR–DPD RI di Jakarta, menegaskan pentingnya pesan utama yang disampaikan Presiden dalam forum tertinggi kenegaraan tersebut.
Yenny menekankan bahwa di tengah situasi dunia yang dipenuhi ketidakpastian, kemandirian ekonomi dan kemampuan bangsa untuk berdiri di atas kaki sendiri menjadi kunci utama. Menurutnya, pemerintahan yang kuat tidak sekadar diukur dari angka pertumbuhan ekonomi di atas kertas.
“Pemerintahan yang kuat bukan hanya tentang besarnya angka pertumbuhan, tetapi tentang bagaimana pertumbuhan itu membuka kesempatan, menciptakan pekerjaan, memperkuat daya beli, dan membuat kehidupan rakyat menjadi lebih baik,” tegas Yenny Wahid.
Ia mengingatkan bahwa kemerdekaan memikul amanah moral dan politik yang besar. “Merdeka bukan sekadar warisan sejarah, tetapi amanah untuk terus menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat,” tambahnya.
Renie Rahayu: Pidato Presiden Panduan Arah Pembangunan Daerah
Pesan substantif kenegaraan tersebut sejalan dengan pandangan Ketua DPRD Kabupaten Bandung, Hj. Renie Rahayu Fauzi. Menurut Renie, Pidato Kenegaraan Presiden memiliki implikasi langsung terhadap arah kebijakan pembangunan dan penganggaran di tingkat daerah, sehingga sudah sepatutnya disimak dan diresapi oleh seluruh elemen penyelenggara negara.
Renie mengaitkan arahan pusat tersebut dengan tanggung jawab kepemimpinan di daerah dalam mengawal program-program strategis nasional dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
“Apa yang disampaikan Presiden harus diterjemahkan secara konkret oleh pemerintah daerah. Program strategis pusat, penguatan infrastruktur, hingga akses layanan publik membutuhkan pengawalan dan sinkronisasi total. Semua kebijakan daerah pada akhirnya harus bermuara pada peningkatan daya beli dan keadilan bagi masyarakat,” ujar Renie.
Ia menambahkan, keselarasan antara pemerintah pusat dan daerah hanya bisa terwujud jika seluruh elemen kepemimpinan memiliki kesadaran etika serta tanggung jawab jabatan yang sama dalam mengawal agenda kenegaraan.
Sorotan Tajam Etika Pemerintahan di Bandung Barat
Di sisi lain, ketidakhadiran Bupati KBB yang tidak lain sebagai adik ipar utusan khusus Presiden, Raffi Ahmad, dalam Sidang Paripurna mendengarkan pidato Presiden secara daring terus menuai kritik keras di ruang publik. Pengamat pemerintahan daerah, Djamu Kertabudi, menilai ketidakhadiran tersebut menyerempet persoalan etika kepemimpinan birokrasi.
“Pidato kenegaraan Presiden wajib hukumnya disaksikan para pejabat negara di daerah, tidak terkecuali Bupati. Sesibuk apa pun agenda daerah, acara ini harus menjadi prioritas utama. Ketidakhadiran ini termasuk melanggar etika pemerintahan,” cetus Djamu dalam diskusi publik yang ramai direspons warganet.
Sorotan publik ini menjadi catatan kritis bagi tata kelola kepemimpinan di Bandung Barat. Di saat para tokoh nasional dan pimpinan legislatif menegaskan krusialnya pesan kenegaraan Presiden, masyarakat menanti komitmen nyata eksekutif KBB dalam menjemput dan mengeksekusi program pembangunan nasional di daerah. (RED/BANDUNGKITA)
Sampai berita ini diturunkan belum ada peryataan resmi dari Utusan khusus presiden, Raffi ahmad tentang ketidak hadiran Adik iparnya seperti yang diperbincangakan.
Comment