BandungKita.id, CIMAHI – Warga Kota Cimahi bereaksi keras terhadap kebiasaan anggota DPRD Cimahi yang sering melakukan studi banding ke luar daerah. Terlebih, anggaran yang mereka gunakan notabene merupakan uang rakyat.
Mayoritas warga yang ditemui BandungKita.id menganggap kegiatan studi banding para wakil rakyat dan rombongannya sebagai pemborosan anggaran dan tak bermanfaat bagi masyarakat. Mereka meminta DPRD Cimahi malu kepada masyarakat Cimahi yang menggajinya.
Endang (50), warga Pasuka Cimahi mengaku tidak setuju dengan kegiatan studi banding anggota DPRD Cimahi yang mencapai empat kali dalam sebulan. Apalagi, anggaran yang digunakan pun terbilang sangat fantastis, mencapai Rp 15 miliar.
“Daripada anggota dewan studi banding ke luar kota terus, lebih baik berkeliling menemui masyarakat di pelosok Cimahi. Lihat masih banyak warga yang perlu bantuan,” kata Endang saat ditemui BandungKita.id di kawasan Alun-alun Cimahi, Selasa (13/11/2018).
Menurut pria paruh baya tersebut, sebenarnya sah-sah saja para wakil rakyat melakukan studi banding asal tidak berlebihan dan jelas manfaatnya bagi masyarakat. Namun, bila dalam sebulan sampai empat kali studi banding, hal itu menurutnya merupakan pemborosan anggaran dan tidak mencerminkan sikap pro rakyat.
“Apalagi anggarannya bermiliar-miliar gitu. Itu pemborosan anggaran. Apalagi masih banyak masyarakat yang hidup susah dan memerlukan bantuan pemerintah dan wakil rakyat,” kata Endang.
Hal senada juga diungkapkan oleh Riziq Hanafi (20) warga Kecamatan Cimahi, Kota Cimahi. Ia mengaku terkejut ketika membaca berita soal kegiatan studi banding DPRD Cimahi yang dianggarkan sebesar Rp 15 miliar. Menurutnya, anggaran tersebut terlalu mewah sehingga bisa menimbulkan kemarahan masyarakat.
“Menurut saya itu terlalu besar anggarannya. Masa sebulan sampai empat kali studi banding. Lagian apa manfaatnya buat masyarakat. Harusnya anggota DPRD Cimahi malu karena mereka itu pakai uang rakyat,” ujar pemuda Cimahi tersebut.
Ia berpendapat seharusnya anggota DPRD Cimahi mengedepankan prioritas dan urgensi studi banding. Terlebih, kata dia, masih banyak warga Cimahi hidup susah dan memerlukan bantuan.
“Kalau setahun dua atau tiga kali (studi banding) mungkin agak wajar. Ini mah sebulan empat kali. Udah kayak Jumatan aja, seminggu sekali. Lebih baik anggarannya dialihkan untuk warga yang sakit, atau biaya anak putus sekolah serta membantu orang miskin,” tutur dia dengan nada kesal.
Lain lagi dengan warga Cibeureum Kota Cimahi, Dodi Hidayat. Menurutnya, studi banding itu memang diperbolehkan. Namun, kata dia, para wakil rakyat harus memangkas frekuensi kunjungan mereka.
“Kalau terlalu sering itu namanya pemborosan anggaran. Saya enggak setuju. Boleh lah sekali dua kali dalam setahun. Kan yang namanya wakil rakyat, harusnya lebih banyak berinteraksi dengan rakyat. Bukan kerjaannya jalan-jalan. Lebih baik keliling Cimahi temui rakyatnya yang kebanjiran, yang kesusahan. Malu harusnya mereka hambur-hamburkan duit rakyat,” kata pria berbadan tambun itu.
Selain mereka bertiga, sejumlah warga lainnya yang ditemui BandungKita.id juga mengaku tak setuju dengan seringnya anggota DPRD Cimahi ke luar daerah untuk melakukan studi banding. Mereka berharap anggaran studi banding itu dipangkas dan dialihkan untuk keperluan yang lebih mendesak seperti membantu rakyat miskin, membantu orang sakit, perbaikan infrastruktur serta penanganan banjir yang kerap merendam beberapa wilayah di Cimahi.
Sebelumnya diberitakan BandungKita.id, anggaran studi banding DRPD Kota Cimahi selama dua bulan yakni November hingga Desember 2018 disebut-sebut mencapai Rp 15 miliar. Sebuah angka yang dinilai sangat fantastis dan mewah untuk memfasilitasi kegiatan “jalan-jalan luar kota” para wakil rakyat yang terhormat.
Berdasarkan informasi dari sumber internal DPRD Kota Cimahi, anggaran sebesar Rp 15 miliar itu baru angka untuk biaya transportasi. Akomodasi, hotel dan honor atau SPPD bagi para wakil rakyat belum termasuk di dalamnya.
Jika ditotalkan, dipastikan angkanya semakin fantastis. Padahal uang yang mereka gunakan adalah uang rakyat. Terlebih, pemerintah pusat pun telah menginstruksikan agar frekuensi perjalanan dinas untuk dipangkas sebagai bentuk efisiensi anggaran.
Ketua DPRD Kota Cimahi Ahmad Gunawan, mengakui para anggota DPRD Kota Cimahi memang cukup sering melakukan studi banding atau kunjungan kerja ke luar daerah. Ia menyebut dalam sebulan bisa empat kali studi banding. Artinya hampir setiap minggu, para wakil rakyat di Cimahi melakukan kunjungan ke luar daerah.
“Sebulan dua sampai empat kali kunker (kunjungan kerja). Itu dikali 45 orang,” ujar Ahmad Gunawan kepada BandungKita.id, Senin (12/11).
Namun kata dia, kunjungan kerja tidak selalu diikuti oleh 45 orang anggota DPRD Cimahi. Kunker lebih sering disesuaikan dengan kebutuhan atau pansus yang sedang digarap.
Selain para anggota dewan, menurutnya, kunker DPRD Cimahi juga diikuti oleh ASN DPRD Cimahi, tim pendamping, pakar hingga wartawan.(ZEN/BandungKita.id)
Comment