BandungKita.id, NGAMPRAH – Salah seorang calon anggota legislatif (caleg) DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB), membuat pengakuan mengejutkan. Ia mengaku sempat membantu mengurus E-KTP sejumlah warga yang merasa dipersulit oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) KBB.
Caleg yang identitasnya enggan dibuka itu mengatakan persoalan carut marut dan sulitnya mengurus E-KTP di KBB memang sudah menjadi rahasia umum di masyarakat KBB. Sejak bertahun-tahun lalu, kata dia, warga KBB di sejumlah kecamatan memang kesulitan membuat E-KTP di KBB.
Ia mengaku sering mendapat keluhan dari masyarakat mengenai hal tersebut.
“Bahkan ada yang hampir setahun belum jadi juga KTP-nya dengan berbagai alasan,” kata caleg tersebut kepada BandungKita.id saat ditemui di wilayah Ngamprah, Kamis (20/12/2018).
Dijelaskannya, sebagai seorang tokoh masyarakat ia pun tak bisa tinggal diam melihat warganya dipersulit oleh oknum dinas. Ia pun mengaku turun langsung untuk membantu masyarakat dengan mendatangi langsung pejabat Disdukcapil KBB. Hasilnya pun terbilang kilat. Tanpa menunggu lama, E-KTP pun langsung jadi.
“Ketika sering mendapat keluhan, saya inisiatif membantu. Ternyata ketika saya turun langsung, satu jam juga beres (E-KTP),” kata sang caleg.
BACA JUGA :
Selain membantu masyarakat untuk pengurusan E-KTP, ia juga mengaku turut memberikan masukan kepada pejabat bahkan Kepala Disukcapil KBB agar ke depannya pelayanan E-KTP semakin baik dan tidak ada aturan yang terkesan mempersulit masyarakat.
“Saya ikhlas membantu masyarakat, tapi tidak kaitan dengan pencalegan. Kejadiannya sebelum saya nyaleg,” elak dia yang mewanti-wanti agar identitasnya dirahasiakan.
Selain caleg dan oknum anggota dewan ia pun mengakui ada beberapa pihak lain seperti oknum anggota LSM yang juga ikut “bermain” dan memanfaatkan relasi kuasa dalam pembuatan E-KTP kilat masyarakat yang meminta bantuan kepada pihak-pihak tersebut.
Sebelumnya diberitakan BandungKita.id, blangko E-KTP di KBB diduga “dijual” kepada sejumlah oknum tertentu demi kepentingan politik atau pencalegan.
BACA JUGA :
Sumber BandungKita.id menyebutkan diduga ada kongkalikong antara oknum Disdukcapil KBB dengan sejumlah oknum caleg atau pihak tertentu yang memanfaatkan keterbatasan blangko E-KTP untuk “dijual” demi kepentingan meraih suara warga KBB. Modusnya, blangko yang sudah ada di dinas diklaim sebagai jatah oknum tertentu untuk keperluan memfasilitasi konstituen atau masyarakat “garapannya”.
Dampaknya, masyarakat yang datang secara pribadi atau perseorangan, mereka tidak akan mendapatkan blangko meski perekaman E-KTP sudah dilakukan karena blangko yang ada sudah menjadi jatah oknum tertentu tadi.
Seperti halnya yang terjadi pada Rabu (19/12) lalu. Puluhan warga dari sejumlah Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat (KBB) yang hendak membuat KTP elektronik (E-KTP) di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) KBB terpaksa harus gigit jari dan menelan kekecewaan.
Padahal mereka sudah mengantri berjam-jam demi melakukan perekaman dan membuat E-KTP. Namun, setelah sekian lama mengantri sambil berdiri dan berpanas-panasan, tiba-tiba petugas Disdukcapil KBB memberitahukan bahwa blangko E-KTP habis.
Warga pun diminta untuk pulang dan meminta untuk datang kembali di lain hari. Kontan saja warga yang sudah berjam-jam diminta mengantri tak terima. Mereka pun mengungkapkan kekecewaannya kepada petugas.
Pasalnya, tak sedikit dari mereka yang sengaja datang jauh-jauh dari sejumlah kecamatan di wilayah Selatan KBB seperti Cililin, Sindangkerta, Gununghalu, Cipongkor hingga Rongga.
Terpisah, Kepala Disdukcapil KBB Wahyu Diguna membantah kabar yang menyebutkan adanya oknum caleg yang meminta jatah blangko E-KTP demi kepentingan politik atau pencalegan atau menjaring pemilih melalui pengurusan E-KTP masyarakat.
“Memang suka ada dewan minta tolong agar warganya difasilitasi. Kita ya bantu siapa pun karena memang itu tugas kita. Tanpa diminta dewan pun kita tetap layani sebaik-baiknya. Kalau minta jatah blangko tidak ada. Tidak ada kongkalikong,” tegas Wahyu.
Saat ini masyarakat KBB yang belum memiliki E-KTP, sambung dia, jumlahnya tinggal sedikit. “Total hanya sekitar 2 persenan lagi atau sekitar 27 ribu,” ungkapnya.
Wahyu berharap blangko dari pusat tidak lagi tersendat. Sebab, ia memiliki target proses perekaman dan pencetakan E-KTP bisa tuntas sebelum Pilpres 2019 mendatang. (ZEN/BandungKita.id)
Comment