by

Blangko E-KTP di Bandung Barat Diduga “Dijual” Kepada Oknum Tertentu Untuk Kepentingan Pencalegan, Begini Kata Disdukcapil KBB dan Dirjen Kemendagri

BandungKita.id, NGAMPRAH – Puluhan warga dari sejumlah Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat (KBB) yang hendak membuat KTP elektronik (E-KTP) di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) KBB terpaksa harus gigit jari dan menelan kekecewaan.

Padahal mereka sudah mengantri berjam-jam demi melakukan perekaman dan membuat E-KTP. Namun, setelah sekian lama mengantri sambil berdiri dan berpanas-panasan, tiba-tiba petugas Disdukcapil KBB memberitahukan bahwa blangko E-KTP habis.

Warga pun diminta untuk pulang dan meminta untuk datang kembali di lain hari. Kontan saja warga yang sudah berjam-jam diminta mengantri tak terima. Mereka pun mengungkapkan kekecewaannya kepada petugas.

Pasalnya, tak sedikit dari mereka yang sengaja datang jauh-jauh dari sejumlah kecamatan di wilayah Selatan KBB seperti Cililin, Sindangkerta, Gununghalu, Cipongkor hingga Rongga.

Bahkan diantara mereka ada yang mengungkapkan kekesalannya melalui media sosial facebook.

“Udah ngantri panjang, eh ternyata blangko KTP-nya kosong,” kata pemilik akun Tito Barel dalam postingannya di facebook.

BACA JUGA :

Tito mengaku kesal lantaran setelah mengantri sekian lama, ia dan puluhan warga lainnya diminta pulang kembali oleh petugas. Padahal, kata dia, warga sudah diberi nomor antrean oleh petugas Disdukcapil.

“Enak banget bilang besok datang lagi ke sini (Disdukcapil KBB). Emang rumah warga dekat semua,” kata dia.

Postingan Tito kemudian ramai ditanggapi netizen yang mayoritas warga KBB. Seperti yang disampaikan oleh pemilik akun Rida Riyadi. “Semoga bisa jadi masukan untuk Kepala Disdukcapil KBB Wahyu Diguna dan Kang Hengky (Wakil Bupati KBB). Kasihan warga,” ujar Rida dalam bahasa sunda.

Pemilik akun Tuti Aryanti juga berkomentar. “Waduh sabar kang,” ujar Tuti. Hal senada juga dikatakan pemilik akun Ridwan AR. “Sabar kang, lagi sial” ujar Ridwan menyindir pelayanan E-KTP Bandung Barat.

Bahkan pemilik akun Reza Sukmandana melontarkan sindiran lebih pedas. “Tenang aja, di KBB bikin KTP gampang dan mudah asal tahu caranya. Caranya adalah sabar, dan mau ngurus sampai bolak-balik,” ujar Reza.

BACA JUGA :

Sulitnya mengurus E-KTP ini memang banyak dikeluhkan warga KBB. Padahal pelayanan E-KTP merupakan pelayanan dasar yang seharusnya Pemkab Bandung Barat memberi kemudahan dalam pelayanan dan pembuatannya.

Informasi yang dihimpun BandungKita.id dari sumber terpercaya, pelayanan E-KTP di Disdukcapil KBB memang sengaja dipersulit karena sebagian blangko E-KTP ini “dikuasai” dan diduga menjadi alat politik sejumlah oknum calon anggota legislatif (caleg) dan oknum anggota dewan di KBB.

Sumber BandungKita.id menyebutkan diduga ada kongkalikong antara oknum Disdukcapil KBB dengan sejumlah oknum caleg atau pihak tertentu yang memanfaatkan keterbatasan blangko E-KTP untuk “dijual” demi kepentingan meraih suara warga KBB. Modusnya, blangko yang sudah ada di dinas diklaim sebagai jatah oknum tertentu untuk keperluan memfasilitasi konstituen atau masyarakat “garapannya”.

Dampaknya, masyarakat yang datang secara pribadi atau perseorangan, mereka tidak akan mendapatkan blangko meski perekaman E-KTP sudah dilakukan karena blangko yang ada sudah menjadi jatah oknum tertentu tadi.

Terpisah, Kepala Disdukcapil KBB Wahyu Diguna mengatakan permasalahan antrean warga dan sulitnya warga membuat E-KTP adalah cerita lama yang terus berulang. Hal tersebut, kata dia, terjadi karena terbatasnya blangko E-KTP yang dikirim oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri.

“Itu mah lagu lama. Ini terjadi karena blangkonya terbatas. Alat perekaman juga terbatas,” ujar Wahyu saat dikonfirmasi BandungKita.id melalui ponselnya, Rabu (19/12/2018).

Disinggung mengenai pernyataan Kemendagri yang menyebut sudah tidak ada masalah lagi soal blangko E-KTP di daerah, menurutnya, hal tersebut berbeda dengan kondisi faktual di lapangan. Ia menyebut, sejumlah daerah termasuk KBB masih kesulitan memperoleh blangko E-KTP.

“Kita selalu mengusahakan agar blangko ini tersedia. Kita kirim surat, WA, telepon ke pusat tapi dikasihnya sedikit lagi. Paling sekitar dua ribuan,” jelasnya.

BACA JUGA :

Wahyu Diguna juga membantah kabar yang menyebutkan adanya oknum caleg yang meminta jatah blangko E-KTP demi kepentingan politik atau pencalegan atau menjaring pemilih melalui pengurusan E-KTP masyarakat.

“Memang suka ada dewan minta tolong agar warganya difasilitasi. Kita ya bantu siapa pun karena memang itu tugas kita. Tanpa diminta dewan pun kita tetap layani sebaik-baiknya. Kalau minta jatah blangko tidak ada. Tidak ada kongkalikong,” tegas Wahyu.

Saat ini masyarakat KBB yang belum memiliki E-KTP, sambung dia, jumlahnya tinggal sedikit. “Total hanya sekitar 2 persenan lagi atau sekitar 27 ribu,” ungkapnya.

Wahyu berharap blangko dari pusat tidak lagi tersendat. Sebab, ia memiliki target proses perekaman dan pencetakan E-KTP bisa tuntas sebelum Pilpres 2019 mendatang.

“Kita berjuang untuk menuntaskan perekaman E-KTP ini sebelum Pilpres. Kita sudah 98,3 persen. Tinggal sedikit lagi,” kata Wahyu.

Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh mengatakan pihaknya tidak menerapkan sikap jatah blangko E-KTP. Menurutnya, Kemendagri selalu memenuhi blangko E-KTP sesuai pengajuan daerah.

Zudan juga mengaku kecewa bila masih banyak antrean masyarakat yang menunggu blangko. Bila masih kurang, ia mempersilakan Pemkab Bandung Barat untuk segera mengajukan blangko E-KTP agar tak ada lagi antrean dan kekecewaan yang dialami masyarakat KBB.

“KBB ini sudah lama tak menghubungi kami. Kalau perlu, saya tunggu kepala dinasnya Jumat sore di Kantor Dirjen Kemendagri,” kata Zudan kepada BandungKita.id. (ZEN/BandungKita.id)

Comment