oleh

Komisi Informasi Jawa Barat : Pemerintah di Jawa Barat Masih Belum Menjalankan UU Keterbukaan Informasi Publik

BandungKita.id, BANDUNG – Saat ini kaitan antara aktivitas manusia dengan teknologi digital sudah tidak bisa lagi dipisahkan. Meski belum merata, kini teknologi digital digunakan pula untuk akses keterbukaan informasi publik dari pemerintahan.

Namun, seringkali teknologi digital hanya digunakan pemerintah sebagai alat pengganti kehumasan saja atau hanya bersifat fasilitas publikasi informasi kegiatan. Menurutnya, teknologi digital tidak bersifat substansi menyentuh persoalan penting yakni Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

“Kita jangan terkecoh dengan misalnya pemerintah, gubernur, atau dinas yang memiliki medsos. Karena itu tidak serta merta menjadi ciri pemerintah sudah terbuka atas informasi publik karena medsos-medsos tersebut kerap kali digunakan hanya alat pengganti fungsi kehumasan saja,” ujar Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Dan Satriana kepada BandungKita, Sabtu (19/1/2019).

Dan mengatakan, di era pemerintahan dengan teknologi digital, mestinya tidak lagi ada hambatan prosedur dalam meminta informasi terutama yang berupa data seperti anggaran dan lainnya. Namun faktanya, pemerintah di Jawa Barat mayoritas belum menjalankan UU Keterbukaan Informasi Publik yakni UU No 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

 

“Harusnya pemerintah itu bisa menyediakan website yang bebas diakses oleh masyarakat terutama yang membutuhkan misal anggaran untuk pendidikan. Tinggal ambil di situ tanpa harus datang ke kantor meminta bundelan anggaran, kan itu satu tumpuk sulit ya,” tambah Dan.

Dalam pemerintahan di era digital saat ini, Dan mengatakan setidaknya dalam memenuhi kebutuhan akses informasi publik, pemerintah harus memiliki dua prinsip yang pertama adalah one data, dan yang kedua adalah open data.

“One Data artinya pemerintah harus merangkum informasi sehingga masyarakat hanya perlu satu portal untuk mengakses data-data tersebut. Kalau misal di Jakarta itu provinsinya punya Jakarta satu data, saya enggak tahu kalau di Jawa Barat ada atau tidak,” ujarnya.

Sementara itu, Kata Dan, open data adalah kalau misalkan pemerintah provinsi Jawa Barat memiliki situs yang memuat khusus data-data terkait pemerintahan harus bebas diakses tanpa menggunakan password dan lain sebagainya.

Dan menyebut pemerintah belum sampai pada tahapan tersebut. Padahal pihak-pihak swasta sudah jauh lebih dulu menggunakan prinsip one data dan open data dalam memenuhi kebutuhan informasi publik.

“Hari ini kita sering menemui kesulitan-kesulitan saat meminta data terkait APBD misalnya harus pakai surat. Harus alasannya apa. Kan ini sudah tidak zamannya lagi pemerintah kita itu nyaman untuk tidak diawasi. Makanya membuat prosedur-prosedur yang seperti terbuka padahal sangat menyulitkan,” lanjutannya.

Dirinya juga memberi catatan kepada Pemprov Jawa Barat yang kurang memberikan tindak lanjut terhadap sejumlah fasilitas yang diperkirakan akan memenuhi Keterbukaan Informasi Publik yakni fasilitas command centre.

“Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil itu hanya sampai pada tahapan memberi fasilitas keterbukaan itu sendiri command center. Tapi kan orang yang di dalamnya yang menjaganya itu mau atau tidak, dia memberikan data-data penting terhadap publik kan belum tentu,” tutur Dan. (TRH/BandungKita.id)

Komentar