BANDUNG, Bandungkita.id – Genderang konsolidasi politik menjelang kontestasi ke depan mulai ditabuh kencang oleh Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Barat. Langkah ini ditandai dengan Penyerahan Surat Keputusan (SK) sekaligus Penandatanganan Kontrak Kerja Dewan Pengurus Cabang (DPC) PKB se-Jawa Barat di Kantor DPW PKB Jabar, Minggu (19/7/2026).

Langkah formal ini bukan sekadar seremonial di atas kertas. Kontrak kerja yang disodorkan DPW menjadi instrumen evaluasi yang terukur sekaligus alarm bagi seluruh pengurus daerah untuk bergerak profesional.

Partai berbasis massa nahdliyin ini tampaknya sedang melakukan transformasi manajerial untuk memastikan seluruh mesin partai di tingkat cabang bergerak berbasis target, terutama dalam penguatan basis elektoral di akar rumput.

Merespons tantangan tersebut, Ketua DPC PKB Kabupaten Bandung Barat (KBB), Sandi Supyandi, menyatakan kesiapannya. Ia menegaskan bahwa kepengurusan baru di bawah komandonya akan mengadopsi kaidah fiqh klasik yang dikontekstualisasikan dalam kerja politik modern.

“Prinsip ‘Al Muhafadzotu ‘alal Qodimish Shalih wal Akhdzu bil Jadidil Ashlah’ menjadi pijakan kami dalam menjalankan kerja-kerja partai. Artinya, kami menjaga nilai-nilai dan tradisi baik yang telah ditorehkan kepengurusan sebelumnya, sekaligus mengambil berbagai pembaruan yang lebih baik untuk menjawab tantangan zaman, terkhusus di Bandung Barat,” ujar Sandi usai kegiatan.

Menakar Target Elektoral KBB

Di balik retorika prinsip tersebut, ada target konkret yang wajib dipenuhi oleh DPC PKB KBB. Penandatanganan kontrak kerja ini secara implisit menuntut adanya akuntabilitas dan disiplin organisasi yang lebih ketat.

Sandi tidak menampik bahwa muara dari penguatan performa organisasi ini adalah pembuktian di bilik suara. Publik Bandung Barat akan mencermati sejauh mana janji pelayanan masyarakat ini berkolerasi dengan peningkatan raihan kursi di parlemen lokal.

“Dengan semangat tersebut, kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta memperkuat kinerja organisasi guna meningkatkan perolehan kursi PKB di DPRD Kabupaten Bandung Barat pada pemilu mendatang,” tambah Sandi.

Langkah DPW PKB Jabar mengikat para ketua DPC dengan kontrak kerja ini menjadi preseden menarik dalam dinamika partai politik di Jawa Barat. Kebijakan ini memaksa pengurus di daerah tidak lagi bisa bersantai, melainkan harus menyusun program kerja yang presisi demi meraih modal kepercayaan publik menuju kemenangan politik mendatang. (Red/Bandungkita.id)