BandungKita.id, NASIONAL – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan berencana akan segera melakukan reshuffle kabinet kerja. Dalam rencana reshuffle tersebut, presiden diharapkan tak menempatkan orang partai politik (parpol) untuk mengisi posisi Jaksa Agung.
Seperti diketahui, saat ini posisi Jaksa Agung ditempati oleh HM Prasetyo. Prasetyo adalah politikus Partai Nasdem.
Wakil Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Jack Paskalis mengatakan, keputusan Jokowi menunjuk Prasetyo sebagai Jaksa Agung sebagai keputusan blunder. Sebab, sangat tidak pantas lembaga penegakan hukum seperti Kejaksaan Agung dikaitkan dengan politik.
Pihaknya berharap, Jokowi tidak lagi memilih orang partai, melainkan sosok profesional sebagai Jaksa Agung. “Saya harap Pak Jokowi tak lagi mengambil orang partai politik dan bukan partisan partai politik mana pun untuk jabatan Jaksa Agung,” tegas Jack melalui keterangan tertulis yang diterima, Kamis (9/5/2019).
“Posisi tersebut harus diisi oleh orang yang profesional dan berpengalaman. Saya rasa posisi itu tidak main-main, salah besar kalau ngambil orang politik karena penegakan hukum harus bebas dari kepentingan politik apa pun,” tegasnya lagi.
BACA JUGA :
Soal Rencana Pembentukan Tim Pengkaji Ucapan Tokoh, BPN : Pemerintah Melebihi Zaman Orde Baru
Eggi Sudjana Tersangka Makar, BPN : Pemerintah Otoriter dan Zalim!
Sementara itu, Wakil Ketua DPD Persatuan Alumni (PA) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jawa Barat Pamriadi menambahkan, Jokowi jangan kembali membuat blunder dengan menunjuk politisi untuk menempati pimpinan lembaga penegakan hukum tersebut.
Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Pam itu mengatakan, dalam menunjuk pimpinan lembaga penegakan hukum tersebut, Jokowi sebaiknya meminta usulan nama-nama kepada lembaga publik terlebih dahulu, agar diperoleh nama Jaksa Agung yang diinginkan publik.
“Jangan minta ke partai, kalau minta partai ya jadinya Jaksa Agung rasa partai nanti donk. Nantinya, Jokowi bisa dianggap lebih mementingkan suara partai dan ini bahaya,” jelasnya.
Jika dikaitkan dengan rencana reshuffle kabinet, Pam juga setuju bila HM Prasetyo menjadi salah satu orang yang diganti. Penggantinya, kata Pam, jangan lagi berasal dari partai.
“Lembaga penegakan hukum jangan dikaitkan dengan politik, apalagi menunjuk orang politik sebagai pimpinan Kejaksaan Agung. Hal ini penting agar terhindar dari conflict of interest. Selain itu, agar terjamin penegakan hukum secara profesional dalam membantu presiden menegakkan hukum yang adil dan beradab,” papar Pamriadi.(M Zezen Zainal M/BandungKita.id)
Editor : M Zezen Zainal M
Comment