BandungKita.id, JAKARTA – Tugas besar Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo adalah harus berani membenahi koordinasi antar instansi guna menciptakan sistem pertanian terintegrasi yang ujungnya mensejahterakan buruh tani.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi. “Persoalan pertanian di Indonesia itu, faktornya setiap kementerian dan organisasi perangkat daerah itu berjalan sendiri-sendiri tidak terintegrasi,” kata Dedi Mulyadi di Jakarta, Selasa (5/11/2019).
Dedy mengatakan, dampak tidak terintegrasinya lembaga kementria, salhsatunya aliran sungai yang rusak akibat pencemaran, penebangan liar di kawasan hulu, hingga, penggunaan keramba jaring apung yang berpotensi menimbulkan kematian ikan masal.
“Yang paling merugi ya tetap butuh tani,” kata Dedi, yang paling menderita itu buruh taninya. Mereka membeli beras dari padi yang sebenarnya mereka tanam sendiri,” tuturnya.
BACA JUGA:
Kemendikbud Kirim Juara Karate O2SN ke Kompetisi Internasional di Belgia
KTP Tak Bisa Jadi Syarat Nyoblos di Pilkades Serentak, Ini Penyebabnya
Kondisi itu, diperparah dengan makin rendahnya posisi petani yang kian termajinalkan. Buktinya, kondisi kesejahteraan petani dari tahun ke tahun tidak pernah membaik.
“lihat saja rumahnya jelek, jaminan kesehatan dan pendidikannya rendah. Dari persfektif ini saya memberikan saran lindungi buruh tani,” katanya.
Selain itu, Dedi juga meminta agar Kementerian Pertanian bersama kementerian lintas bidang konsisten menangani urusan hulu terutama urusan pertambangan yang kini izinnya berada di provinsi. “Tetapkan dengan jelas mana wilayah tambang dan non tambang,” ujarnya.
“Berikan buruh tani jaminan kesehatan yang memadai bukan hanya BPJS kesehatan yang disubsidi, berikan jaminan rumah memadai, jaminan pendidikan, agar orangtua berbondong-bondong dan bersedia menjadi buruh tani guna menjaga swasembada pangan, Kata Dedi. (Tito Rohmatulloh/BandungKita)
Editor: Dian Aisyah
Comment