oleh

KTP Tak Bisa Jadi Syarat Nyoblos di Pilkades Serentak, Ini Penyebabnya

BandungKita.id, NGAMPRAH – Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak Kabupaten Bandung Barat (KBB) menyatakan bahwa individu yang memiliki hak pilih di Pilkades serentak 2019 adalah mereka yang sudah terdata dalam daftar pemilih tetap (DPT).

Jika ada masyarakat yang tidak masuk dalam DPT, mereka dipastikan tidak boleh mencoblos, meski memiliki bukti kartu tanda penduduk (KTP).

“Mau KTP-nya terbuat dari emas, tetap tidak bisa. Karena patokan pemilih adalah DPT dan DPTB. Itu sudah terkunci,” kata Kepala Bidang Penataan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (PPKAD) sekaligus Kepala Pengawasan Pilkades Serentak KBB, Rambey Solihin, Selasa (5/11/2019).

 

BACA JUGA :

Waduh! Pilkades Serentak Tak Lama Lagi, Pemkab Bandung Barat Belum Koordinasi dengan Polres Cimahi Terkait Pengamanan

 

 

Agar semua masyarakat terdata dalam daftar pemilih, Panitia Pilkades di tiap desa saat ini terus memperbaharui jumlah DPT. Batas akhir penetapan DPT Selasa (12/11/2019).

“Bagi masyarakat yang belum terdaftar dalam DPT dapat menghubungi ketua RT atau RW,” papar Rambey.

Dari 112 desa yang menggelar Pilkades, Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah merupakan Desa yang tertinggi jumlah pemilihnya berdasarkan daftar jumlah pemilih sementara (DPS) yaitu 25 ribu jiwa. Sedangkan DPS terendah ada di Desa Cipangeran, Kecamatan Saguling dengan jumlah pemilih 2.399 jiwa.

 

Kepala Bidang Penataan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (PPKAD) KBB, Rambey Solihin. (istimewa)

 

Menurut Rambey, saat ini tahapan pilkades telah memasuki tahapan penetapan calon. Dari 112 desa, jumlah seluruh calon sebanyak 459 orang. Terdiri dari 43 calon berjenis kelamin perempuan dan 416 laki-laki.

Sementara itu Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) KBB yang juga sebagai Wakil Ketua Pilkades KBB, Wandiana menjelaskan berdasarkan pemetaan kerawanan konflik, seluruh Desa masuk sebagai daerah yang berpotensi rawan konflik.

 

BACA JUGA :

Menunggu Berbulan-bulan, Warga Bandung ini Belum Juga Dapat E-KTP

 

 

Guna mencegah hal tersebut terjadi, dirinya memastikan keamanan di tiap Desa yang menggelar Pilkades akan diperketat. Selain itu, ia akan berkolaborasi dengan semua unsur masyarakat agar menciptakan Pilkades yang damai.

“Untuk keamanan. Sebetulnya semuanya rawan. Karena ada pergerakan masa. Kita akan menggandeng semua pihak. Mulai dari tokoh masyarakat, agama, dan pemuda untuk mewujudkan Pilkades yang aman dan damai,” pungkasnya.***(Restu Sauqi/BandungKita.id)

 

Editor : Azmy Yanuar Muttaqien

Komentar