BandungKita.id, BANDUNG – Praktek pemilu transaksional di Indonesia masih terbilang tinggi. Karenanya, pengawasan partisipatif sangat diperlukan untuk menanggulangi hal tersebut.
Ketua Bawaslu Kota Bandung Zacky Muhammad Zamzam menyebut, berdasarkan kajian lembaga riset Idikator Politik Indonesia (IPI) praktek pemilu transaksional di Indonesia masih berada di angka 19 sampai 30 persen dari keseluruhan jumlah daftar pemilih tetap (DPT).
Dari angka itu, Zacky menerangkan pelakunya cukup bermacam-macam baik itu peserta pemilu, penyelenggara pemilu, maupun masyarakat sebagai hak pilih.
“Dari hasil riset IPI itu, maka semua elemen masyarakat perlu dilibatkan untuk melakukan pengawasan partisipatif termasuk melibatkan kelompok santri khususnya di kota Bandung,” kata Zacky saat membuka kegiatan refeleksi dan evaluasi pengawasan pemilu partisipatif bersama santri se Kota Bandung di salah satu hotel jalan HOS Tjokroaminoto Kota Bandung, Kamis (19/12/2019).
BACA JUGA :
Raperda Kawasan Kumuh yang Sedang Dibahas DPRD Jadi Bekal Pemkot Benahi Kawasan Kumuh di Kota Bandung
Zaki menyebut, keterlibatan santri dalam pengawasan pemilu sangat berdampak signifikan. Tidak menutup kemungkinan ada pelanggaran pemilu dimasayarakat tempat dimana santri berada.
“Para Ustadz para santri bisa melaporkan bila ada temuan pelanggaran pemilu baik itu oleh masyarakat atau mungkin juga ada oknum peserta pemilu yang melakukan kampanye di lembaga pendidikan,” ujarnya.
Terlebih,menyongsong Pemilu serentak mendatang pendidikan terhadap para santri untuk menjadi pengawas partisipatif sangat penting agar mengurangi praktik pemilu transaksional yang masih terjadi.
“Jadi memilih pemimpin itu bukan atas dasar transaksional, tapi dilihat sejauh mana gagasan visi misi yang disampaikan para peserta pemilu. Makanya, pengawasan terhadap masyarakat, pendidikan terhadap masyarakat, sangat diperlukan tak terkecuali dilakukan oleh para santri,” ungakpanya. (Tito Rohmatulloh/BandungKita)
Comment