BandungKita.id, KBB – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Bandung Barat terus menggodok 29 rencana peraturan daerah (raperda) untuk 2022 ini. 29 raperda tersebut merupakan usulan dari Pemerintah Kabupaten dan DPRD Kabupaten Bandung Barat.
Menurut Ketua Bapemperda DPRD KBB, Ade Wawan, 29 raperda yang tengah digodok ini terdiri dari 13 raperda usulan dari Pemkab Bandung Barat serta 16 usulan dari legislatif.
Video Pilihan:
“Ada beberapa raperda yang masuk ke Bapemperda DPRD Kabupaten Bandung Barat, dari eksekutif ada 13 dalam hal ini dari pemerintah daerah, dan dari usulan DPRD KBB ada 16. Diantaranya dari eksekutif ada yang sudah dibahas, ada yang dipending artinya diperpanjang pembahasannya karena ada beberapa hal,” kata Ade kepada Bandungkita.id.
Ade menuturkan, beberapa raperda yang digodok saat ini diantaranya terkait dengan induk pembangunan pariwisata yang dinilai sangat penting untuk dibahas dan direalisasikan. Pasalnya sektor pariwisata merupakan pendapatan asli daerah (PAD) unggulan bagi KBB.
“Diantaranya raperda-raperda ini penting sekali dibahas, terkait ada dari pemerintah daerah itu raperda tentang pariwisata. Disini disampaikan oleh dinas pariwisata adalah induk pembangunan pariwisata, karena memang ikon Kabupaten Bandung Barat itu dari pariwisata,” bebernya.
Selain itu, lanjutnya, ada beberapa raperda yang sudah rampung namun masih harus menunggu evaluasi. Salah satunya raperda tentang pesantren yang kini tengah menunggu nomor registrasi untuk segera disahkan.
Tonton Juga:
“Dari dinas pertanian ada cadangan pangan. Ada juga PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) ini dipending dulu nantinya akan diluncurkan di 2023. Karena PBG ini masa berlakunya hanya sampai dua tahun, jadi nanti di 2024 itu ada rencana disatukan. Jadi bangunan gedung itu di perda retribusi dan pajak daerah, makanya dipending dulu,” ungkapnya.
Secara keseluruhan diakui Ade beberapa raperda yang sudah selesai dan tinggal menunggu ketuk palu di rapat paripurna. Ia berharap, upaya yang dilakukan oleh Bapemperda saat ini bisa menghadirkan perda-perda yang memiliki dampak positif untuk berbagai sektor di Kabupaten Bandung Barat.
“Yang sudah selesai dibahas tentang desa, penyelenggaraan administraai kependudukan, smart city, drainase, dan banyak sekali. Jadi itu pembahasan evaluasi 29 raperda yang masuk dari eksekutif dan legislatif, kita rapatkan bersama 13 anggota (Bapemperda),” tandasnya.
Comment