Menteri Mahfud MD Ajak Media Ciptakan Ekosistem Pemilu 2024 yang Berkualitas

Pilpres44864 Views

BandungKita.id, JAKARTA – Pemillihan Umum Serentak Tahun 2024 memiliki arti penting bagi perjalanan bangsa Indonesia menuju masa depan. Pelaksana Tugas Menteri Komunikasi dan Informatika Mahfud MD menyatakan, kolaborasi ekosistem diperlukan untuk mewujudkan sistem demokrasi berintegritas, berkualitas, dan bermartabat.

“Sekarang ini Pemilu sudah kurang dari tujuh bulan. Peran serta media penting untuk berkampanye agar Pemilu sehat, berintegritas dan berkualitas. (Hal itu) dibangun bersama-sama untuk Pemilu tahun 2024. (Untuk) memilih pemimpin dan wakil, dalam perjalanan bangsa Indonesia menuju masa depan,” ungkapnya dalam acara Media Gathering Sosialisasi Pemilu 2024 bersama Lembaga Penyiaran Publik (LPP) dan Lembaga Penyiaran Swasta (LPS), di Jakarta Pusat, Senin (03/07/2023).

Menteri Mahfud MD juga mendorong instansi pemerintah, penyelenggara pemilu, penegak hukum, dan pekerja media berkolaborasi untuk menciptakan ekosistem yang memungkinkan masyarakat memilih pemimpin dan wakil serta pemimpin yang tepat.

“Jangan sampai ada intervensi diantara aparat penyelenggara dan tumpang tindih. Mari kita kuatkan rasa cinta kita terhadap bangsa ini untuk menjadi lebih baik dalam menyelenggarakan demokrasi dan pemilu yang bermartabat. Hal itu sangat penting untuk disuarakan oleh media massa,” ajaknya.

Baca Juga:

Atasi Praktik Politik Uang PILPRES 2024, Mahfud Minta Ini Ke Sentra Gakkumdu

Menteri Mahfud Kukuhkan Komisioner KPI dan Dewas LPP TVRI

Peta Jalan Transformasi Digital untuk Pendidikan Berkualitas



Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata menegaskan, upaya KPK bersama penyelenggara dan kontestan Pemilu untuk meningkatkan integritas pelaksanaan Pemilu Serentak 2024.

“Pemilu yang sehat memiliki kriteria seperti penyelenggara pemilu yang berkualitas, calon dan pemilih yang berintegritas. Kami di KPK misalnya, berkoordinasi dengan KPU dan BAWASLU bagaimana mereka menjadi penyelenggara pemilu yang berintegitas. Bahkan, KPK juga mengadakan Pendidikan Politik Cerdas dan Berintegritas bekerja sama dengan 20 partai politik peserta pemilu,” jelasnya.

Menurut Wakil Ketua KPK integritas menjadi kata kunci agar Pemilu berlangsung dengan demokratis. Menurutnya, komitmen penyelenggara dan partai politik sebagai kontestan perlu diimbangi dengan komitmen dari masyarakat Indonesia sebagai pemilih.

“Penyelenggara berinteigritas, para calon berintegritas, dan pemilihnya berintegritas. Kami mengajak masyarakat makin sadar untuk tidak dijadikan serangan fajar untuk beli suara,” tegasnya.

Gencarkan Sosialiasasi

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo menyatakan untuk mewujudkan pemilu yang damai, jujur, adil, transparan, dan demokratis, Kementerian Kominfo bekrja sama dengan KPK melakukan sosialisasi dan diseminasi informasi kepada masyarakat.

“Kominfo memiliki tugas dalam mensosialisasikan kepada masyarakat, mendiseminasi informasi untuk berpartisipasi dalam Pemilu 2024. Di sisi lain, KPK juga punya kepentingan bagaimana pemilu berlangsung jujur, adil, dan tanpa politik uang. Karena kepentingan yang sama bertemu, maka kita bersepakat untuk bekerja sama dalam mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu,” jelasnya.

Menurut Dirjen Usman Kansong, Media Gathering Sosialisasi Pemilu 2024 bersama Instansi Pemerintah, Penyelenggara Pemilu, LPP dan LPS ini dilaksanakan dengan tujuan untuk melibatkan partisipasi yang seluas-luasnya bagi masyarakat pada Pemilihan Umum mendatang.

“Kami harapkan parisipasi seluruh masyarakat untuk mewujudkan pemilu yang ideal seperti yang kita inginkan. Karena itu kita adakan acara ini, Mudah-mudahan kita semua dapat berpartisipasi dalam mewujudkan pemilu yang damai, jujur, adil, transparan, dan demokratis,” ungkapnya.

Dalam acara itu Plt Menkominfo Mahfud MD juga didampingi Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo, Mira Tayyiba dan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Wayan Toni Suprianto. Hadir pula perwakilan dari Kementerian Politik Hukum dan Keamanan, Komisi Pemberantasan Korupsi serta sejumlah pemimpin redaksi dari LPP dan LPS serta Lembaga Kantor Berita Nasional Antara.

Biro Humas Kementerian Kominfo