BANDUNG, Bandungkita.id — Ketergantungan Indonesia pada komoditas pangan impor kembali menjadi sorotan tajam. Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, secara lantang menyuarakan kegelisahannya terkait tingginya angka impor gandum dan terigu nasional. Pria yang akrab disapa Cak Imin ini menegaskan bahwa Indonesia harus mulai berani melepas ketergantungan tersebut dengan memaksimalkan potensi pangan lokal.
“Kita tidak boleh terus-menerus didikte oleh pasar gandum global. Substitusi pangan lokal bukan lagi pilihan, tapi keharusan untuk kedaulatan kita,” ujar Cak Imin dalam komitmen politik pangannya belum lama ini.
Namun, gagasan besar di tingkat pusat akan menguap begitu saja tanpa adanya eksekusi riil di akar rumput. Di sinilah sorotan tertuju pada dua figur sentral PKB di Bandung Raya: H. Cucun Ahmad Syamsurijal (Wakil Ketua DPR RI) dan putrinya, Humairoh Zahrotunnuur (Anggota DPRD Jawa Barat).
Sebagai representasi bapak-anak yang memegang mandat legislatif dari Dapil Kabupaten Bandung dan Bandung Barat, keduanya kini dihadapkan pada tantangan untuk membumikan visi “anti-terigu impor” tersebut.
BACA JUGA
Potensi Lokal Bandung Raya yang Terlupakan
Bandung Raya, khususnya wilayah perbukitan Kabupaten Bandung dan Bandung Barat, sebenarnya memiliki modal besar untuk menjawab tantangan Cak Imin. Daerah ini kaya akan komoditas karbohidrat alternatif seperti singkong (terutama di wilayah Cililin dan Gununghalu) serta umbi-umbian di kawasan Ciwidey dan Pangalengan.
VIDEO PILIHAN
Jika dikelola dengan hilirisasi yang benar, komoditas ini bisa diolah menjadi tepung mocaf (modified cassava flour) yang mampu mensubstitusi tepung terigu dalam skala industri rumahan. Sayangnya, potensi ini kerap kali terbentur masalah klasik: minimnya teknologi pengolahan, modal, dan akses pasar bagi para petani lokal.
BACA JUGA
Gerak Korelatif Cucun dan Humairoh di Dapil
Dalam beberapa bulan terakhir, H. Cucun dan Humairoh tampak gencar melakukan konsolidasi dan serap aspirasi di berbagai desa. Sebagai politisi senior di Senayan yang kini menjabat Wakil Ketua DPR RI, H. Cucun secara konsisten mendorong agar potensi lokal tidak tersisih dari ketatnya persaingan ekonomi global.
Dalam berbagai momentum penguatan ekonomi rakyat di Bandung Raya, ia menegaskan pentingnya membuka akses pasar dan permodalan bagi para pelaku usaha mikro yang selama ini belum bankable (memenuhi syarat perbankan).
Komitmen makro ini ia tunjukkan lewat langkah taktis seperti penggalangan operasi pasar murah secara masif di wilayah Kabupaten Bandung guna menstabilkan harga dan menjaga daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pangan pokok. Kebijakan ini menjadi instrumen penting untuk menahan guncangan harga komoditas impor di tingkat hilir.
VIDEO PILIHAN
Di sisi lain, Humairoh Zahrotunnuur yang duduk di parlemen Jawa Barat, memegang peran taktis untuk mengawal program ini di tingkat kewilayahan. Kolaborasi bapak-anak ini sejatinya bisa menjadi jembatan emas: H. Cucun menarik program strategis, anggaran, serta stimulus permodalan dari pusat, sementara Humairoh memastikan jajaran dinas di tingkat Provinsi Jawa Barat mengeksekusi pelatihan pengolahan tepung alternatif secara presisi.
Langkah taktis Humairoh di lapangan diarahkan untuk memastikan pelaku UMKM makanan olahan dan kelompok wanita tani (KWT) di pelosok Bandung Barat hingga Kabupaten Bandung mendapatkan fasilitasi standardisasi produk. Dengan begitu, produk lokal berbasis non-terigu mampu menembus pasar modern dan tidak sekadar menjadi komoditas pajangan.
Langkah korelatif ini bukan sekadar urusan elektoral demi menjaga basis massa, melainkan pembuktian apakah janji politik PKB tentang “kemandirian pangan” bisa dirasakan langsung oleh emak-emak pembuat camilan di Majalaya, atau para perajin wajit di Cililin yang selama ini menjerit setiap kali harga terigu impor melonjak akibat krisis global.
VIDEO PILIHAN
Tantangan terbesar Cucun, Humairoh dan kader PKB lain hari ini adalah memutus rantai birokrasi yang kerap membuat bantuan salah sasaran.
Gagasan Cak Imin untuk mengurangi impor terigu hanya akan menjadi jargon usang jika di lapangan, para petani singkong di Bandung Barat masih kesulitan mendapatkan pupuk, dan para pelaku UMKM masih harus membeli terigu impor karena belum adanya standardisasi tepung lokal yang memadai.
BACA JUGA
Masyarakat Bandung Raya kini menunggu, sejauh mana intervensi politik anggaran yang dibawa H. Cucun dan langkah advokasi kewilayahan dari Humairoh mampu mengubah peta pangan di daerah.
Kedaulatan pangan tidak dimulai dari meja seminar di Jakarta, melainkan dari keberpihakan nyata di ladang-ladang pertanian Kabupaten Bandung dan Bandung Barat. (Dhomz/Bandungkita.id)
Ket Gambar: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar juga menghadiri Seminar Nasional Agrotech’s Fair di Universitas Sebelas Maret (UNS), Solo, Jawa Tengah, 2 Juli 2026.(Tempo)
Comment