Pemerintah Kabupaten Bandung kembali menunjukkan keseriusannya dalam membangun birokrasi yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Pada September 2025, sebanyak 14 pejabat struktural baru resmi dilantik oleh Bupati Bandung, H. M. Dadang Supriatna.
Pelantikan ini bukan sekadar pergantian posisi, melainkan bagian dari strategi reformasi birokrasi yang telah digulirkan sejak awal masa jabatan Bupati Dadang. Rotasi dilakukan berdasarkan hasil uji kompetensi, evaluasi kinerja, dan kebutuhan organisasi, dengan tujuan utama memperkuat efektivitas pelayanan kepada masyarakat.
“Mutasi bukan hukuman, tapi penyegaran. Kita ingin birokrasi yang dinamis, responsif, dan mampu menjawab tantangan zaman,” tegas Bupati Dadang dalam pidatonya.
Proses Seleksi Transparan dan Berbasis Merit
Dinas Kepegawaian Daerah (BKPSDM) Kabupaten Bandung memastikan bahwa proses mutasi dilakukan secara objektif dan transparan. Setiap calon pejabat menjalani:
- Uji kompetensi teknis dan manajerial
- Penilaian rekam jejak kinerja
- Tes integritas dan wawancara panel
Hasilnya, 14 pejabat yang dilantik berasal dari latar belakang beragam, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur. Mereka dinilai memiliki kapasitas dan semangat reformasi yang sejalan dengan visi Pemkab Bandung.
Penempatan Strategis untuk Percepatan Program
Beberapa posisi strategis yang mengalami rotasi antara lain:
- Kepala Dinas Pendidikan
- Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
- Kepala Dinas Kesehatan
- Sekretaris Bappeda
- Camat di 5 wilayah prioritas pembangunan
Penempatan ini dirancang untuk mempercepat pelaksanaan program unggulan seperti digitalisasi layanan publik, pembangunan sekolah dan rumah sakit baru, serta penguatan ekonomi desa melalui Program MBG.
Respons Positif dari Masyarakat dan DPRD
Ketua DPRD Kabupaten Bandung, H. Sugianto, menyambut baik langkah ini. “Kami mendukung penuh reformasi birokrasi yang berbasis merit. Ini penting agar program-program strategis bisa berjalan optimal,” ujarnya.
Sementara itu, tokoh masyarakat dari Kecamatan Rancaekek menyebut mutasi ini sebagai “angin segar” bagi pelayanan publik. “Kami berharap pejabat baru bisa lebih dekat dengan warga dan cepat tanggap,” kata Ibu Yani, aktivis pendidikan lokal.
Target 2025: Birokrasi Digital dan Responsif
Pemkab Bandung menargetkan transformasi birokrasi menuju sistem digital sepenuhnya pada akhir 2025. Dengan pelantikan pejabat baru yang memiliki latar belakang teknologi dan inovasi, langkah ini diyakini akan mempercepat pencapaian target tersebut.
Mutasi bukan sekadar pergantian nama dan jabatan. Ia adalah bagian dari gerak maju sebuah pemerintahan yang ingin melayani lebih baik, lebih cepat, dan lebih adil. Di Kabupaten Bandung, reformasi birokrasi bukan wacana—tapi kenyataan yang sedang dibangun, satu pejabat profesional pada satu waktu.
Comment