BandungKita.id, CIMAHI – Pengamat Politik dan Pemerintahan dari Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani), Arlan Sidha, menilai Walikota Cimahi, Ajay M. Priatna, tengah menantang Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Cimahi.
Hal tersebut lantaran terbitnya Surat Perintah kepada 56 ASN pejabat struktural golongan 4 A, 4 B dan 4 C, serta golongan 3A, 3B, dan 3C untuk mengikuti open bidding atau seleksi terbuka.
Open bidding tersebut untuk mengisi kekosongan posisi sebagai Kepala BKPSDMD, Kepala Bappeda, Kepala DLH, Kepala Satpol PP dan Damkar, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, serta Sekretaris DPRD Kota Cimahi.
“Artinya Pak Ajay ini menantang para ASN, bisa ga nih kalian mengisi posisi di dinas yang kosong lewat seleksi terbuka. Itu juga bentuk keaktifan dari walikota,” ujar Arlan saat dihubungi, Rabu (12/12/2018).
Namun, persepsi lain yang bisa muncul dari penerbitan surat tersebut adalah minimnya minat dari para ASN untuk mengisi jabatan di sejumlah dinas.
“Bisa jadi itu bentuk paksaan dari walikota, karena menurut dia tidak ada peminat, dan para ASN bereaksi kalau open bidding ini tidak mesti dan tidak wajib diikuti. Mereka cenderung memandang sebelah mata open bidding, bisa juga seperti itu,” jelasnya.
Dirinya tak menutup kemungkinan adanya ASN yang sudah memenuhi kriteria dan mumpuni dari segi jenjang karir, namun tak memiliki kemauan dan minim kepercayaan dirinya.
“Padahal open bidding ini momen yang pas dan sesuatu yang baik bagi para ASN menguji kemampuannya. Apalagi didukung walikota, dengan menyuruh ASN ikut open bidding,” bebernya.
Kendati demikian, dirinya tak menyalahkan jika ada ASN yang berpikiran jika open bidding hanya sekadar formalitas belaka sebelum akhirnya ada yang terpilih dari lingkaran pemimpin.
“Bisa juga demikian. ASN mikir buat apa ikut open bidding, karena nanti yang menentukan orang-orang mengisi posisi itu kan walikota, jadi otomatis orang-orang terdekat walikota juga yang dipilih,” tegasnya.
Ketersediaan SDM dengan kualitas mumpuni juga jadi tantangan tersendiri bagi walikota. Selain keharusan walikota untuk segera mengisi posisi di dinas strategis agar tak mengganggu jalannya roda pemerintahan.
“Memang sebelumnya masalah SDM ini jadi ganjalan, hanya saja tidak bisa terus dijadikan alasan. Pak Ajay mesti segera mengisi kepala dinas yang masih kosong, agar roda pemerintahan tidak terganggu, nanti berujung pada ketidakpuasan masyarakat,” tandasnya. (SDK)
Comment